Komisi VI DPR RI Apresiasi PLN Realisasikan PMN Untuk Program Listrik Desa

Jakarta, Situsenergi.com

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN terus berupaya mewujudkan keadilan energi dengan menyalurkan listrik ke daerah terpencil. Berkat dukungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), realisasi rasio desa berlistrik di seluruh pelosok Indonesia melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) per Oktober 2022 mencapai 90,79 persen.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (28/11), Darmawan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI untuk merealisasikan desa berlistrik lewat PMN.

“Berkat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI, PMN hadir sebagai pengejawantahan keadilan. PLN siap membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama di daerah 3T dan termasuk sebagai pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara,” ujar Darmawan.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa PLN melaksanakan peningkatkan rasio elektrifikasi bersamaan dengan mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.

“PLN juga melakukan pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk yang berguna untuk menambah pasokan sistem  agar jangkauan pelayanan listrik desa dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Ia merinci, untuk membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp25-45 juta per pelanggan. Tanpa kehadiran PMN, akses listrik untuk seluruh masyarakat tidak akan terwujud.

“Pada PMN tahun depan, PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90 persen. Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur,” paparnya.

“Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83 persen pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR RI untuk bisa bersama sama mewujudkan listrik berkeadilan,” sambung Darmawan.

Sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, lanjut dia, PLN membutuhkan Rp 408 miliar untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa Madura Bali. Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan butuh Rp 5 triliun dan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebesar Rp 2,5 triliun.

“Untuk rata-rata investasi per pelanggan di daerah non 3T adalah Rp 1,2 juta per pelanggan. Regional Jamali meningkat Rp 45 juta per pelanggan, regional Sumatera dan Kalimantan Rp 39 juta per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sekitar Rp 25 juta per pelanggan,” pungkas Darmawan.

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pun memberikan apresiasi program listrik desa melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dijalankan PLN.