DFW Desak Adanya Solusi Konkrit Atasi Kelangkaan BBM untuk Nelayan

Jakarta, Situsenergi.com

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mendesak adanya solusi konkrit mengatasi kelangkaan BBM untuk nelayan yang sudah terjadi hampir dua bulan ini. Pasalnya, masih banyak nelayan yang melaporkan mahal dan langkanya harga BBM jenis solar yang sangat dibutuhkan untuk melaut.

“Padahal urusan BBM nelayan setidaknya ditangani oleh tiga kementerian yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditambah Pertamina. Kondisi ini merupakan dampak dari tata kelola perikanan yang dilakukan secara parsial, tidak terintegrasi dan tambal sulam,” katanya di Jakarta, Jumat (05/8/2022).

Abdi mengungkapkan, akibat mahalnya harga BBM membuat pelaku usaha perikanan yang terdiri dari pemilik kapal, koperasi dan perusahaan menyiasati sistem operasional penangkapan ikan.

“Misalnya, karena biaya operasional kapal ikan naik tinggi membuat pemilik kapal mengurangi volume keberangkatan kapal penangkap ikan dengan menggunakan sistem bergilir,” ujar dia.

Menurut Andi, sistem bergilir tersebut, dapat membantu pemilik kapal menghemat biaya produksi tapi menekan ABK karena waktu bekerja menjadi tidak pasti.

“Kondisi ini membuat ABK menganggur dan tidak mendapatkan upah karena perjanjian kerja berlaku jika kapal telah meninggalkan pelabuhan,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta pemeritah membentuk tim pemantau, terkait persoalan teknis yang mengemuka seperti salah sasaran, distribusi yang tidak lancar, penyelundupan, minimnya sarana dan prasarana dan permainan sejumlah oknum.

“Selanjutnya pemerintah perlu merumuskan rencana aksi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi ini dengan menghitung semua aspek dari hulu ke hilir agar masalah ini dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak berlarut-larut,” kata Abdi.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa peningkatan akurasi data terhadap jumlah kapal di sektor perikanan tangkap merupakan solusi untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM yang dialami nelayan di sejumlah daerah.

Menurutnya, kelangkaan dan mahalnya harga BBM nelayan yang terkait dengan data, yaitu disebabkan kurangnya kuota yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kapal penangkap ikan saat ini.

“Kemungkinan formula perhitungan dan penentuan alokasi BBM untuk kegiatan perikanan tangkap tidak berdasarkan jumlah data kapal yang yang sebenarnya,” kata Abdi.

“Data ini masih menjadi masalah mendasar yang tidak bisa diselesaikan sejak dahulu oleh sejumlah kementerian terkait seperti KKP. Akibatnya, terjadi gap antara kebutuhan dan alokasi BBM bagi kegiatan perikanan tangkap termasuk BBM bersubsidi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berjanji akan segera melakukan rapat dengan Kementerian ESDM untuk membahas kemungkinan adanya penetapan harga khusus solar bagi nelayan.

“Saya segera rapatkan dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), karena ini perlu kebijakan khusus,” kata Moeldoko dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu.

Moeldoko mengatakan produktivitas nelayan harus didukung. Untuk itu, ujar dia, bukan tak mungkin pemerintah akan memberikan harga khusus pada nelayan.

“Meskipun begitu, tidak mudah bagi pemerintah untuk memberikan harga khusus solar industri karena berkaitan dengan harga keekonomian atau pasar,” pungkasnya.(Ert/SL)