Optimalkan Penerimaan PNPB, Ditjen Minerba Usulkan Perbaikan Sistem Pengawasan Terpadu

Jakarta, Situsenergi.com

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengusulkan perbaikan sistem pengawasan terpadu untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mewujudkan digitalisasi sistem minerba yang terintegrasi dan transparan.

Menurut Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Yose Rizal,
usulannya adalah perbaikan sistem pengawasan terpadu dimana progres perizinan bisa dipantau atau dimonitor oleh Lembaga Pengawas terkait.

‘Pada prinsipnya Dijen Minerba telah melaksanakan digitalisasi walaupun ada kelemahan dari sisi security, integrasi dan kurangnya SDM terkait IT,” kata Yose dalam Webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP di Jakarta, Rabu (03/8/2022).

Namun kata Yose, pihaknya terus meningkatkan tata kelola pengelolaan minerba melalui penetapan proses bisnis Minerba One Data Indonesia (MODI) termasuk melakukan re-engineering digitalisasi.

“Re-engineering digitalisasi sedang dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian ESDM,” ujanya.

Usulan perbaikan sistem digital tersebut, lanjutnya, juga telah disampaikan kepada Itjen KESDM, BPK dan Pusdatin. Dijen Minerba juga meminta dukungan dari KPK untuk monitoring dan evaluasi proses perizinan. Kendati digitalisasi PNBP Minerba belum berjalan optimal, PNBP di 2022 mencatatkan kinerja yang gemilang.

“Hingga 1 Agustus, realisasi PNBP minerba telah mencapai Rp 87,72 triliun, melampaui 207 persen dari target sebesar Rp 42,36 triliun. Begitu juga pada 2021 dengan realisasi yang mencapai Rp 74,9 triliun dari target Rp 39,1 triliun,” tukasnya.

“Perbaikan tata kelola minerba dengan penguatan digitalisasi dari hulu hingga hilir serta pengelolaan minerba secara terintegrasi dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang masih ada di Ditjen Minerba,” sambung Yose.

Ia mengakui PNBP Minerba masih belum optimal karena masih ada piutang dan pelayanan perizinan yang dianggap lambat.

“Juga masih belum akuntabelnya proses perizinan, monev dan lainnya yang belum transparan. Mudah-mudahan ada sistem digitalisasi yang terintegrasi akuntabel dan transparan, ini harapan kami,” pungkasnya.(Ert/SL)