Jakarta, Situsenergi.com
Pemerintah mengklaim kebijakan penyesuaian tarif pungutan ekspor (PE) sawit mendorong kenaikan pendapatan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dengan begitu maka penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum BPDPKS ini dinilai efektif untuk mendorong industri sawit secara berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan dana pungutan ekspor sawit saat ini naik dari kisaran Rp1,5 triliun – Rp2 triliun per bulan menjadi Rp3 triliun. Peningkatan kas yang masuk dari pungutan ekspor ini nantinya untuk program pengembangan layanan dan program pembangunan industri sawit nasional.
“Yang pasti setiap bulan paling tidak BPDP Kelapa Sawit bisa menerima kalau tidak salah Rp1,5 triliun-Rp2 triliun per bulan. Kalau nggak salah, sekarang bisa sampai Rp3 triliun karena harga sedang tinggi, sehingga tentu saja dengan harga yang tinggi penyerapan pungutan ekspor akan semakin tinggi,” papar Musdhalifah dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021).
Dijelaskannya dana yang terkumpul itu nantinya akan digunakan untuk membiayai beberapa program antara lain mencakup perbaikan produktivitas di sektor hulu seperti peremajaan perkebunan kelapa sawit dan penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel.
“Kebijakan pemerintah ini menambah kuat sentimen positif bagi emiten sawit,” pungkas dia. (DIN/RIF)
Leave a comment