Jakarta, Situsenergi.com
Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS, Mulyanto mengaku prihatin atas terjadinya kekisruhan antara Kementerian ESDM dengan BPH Migas, akibat ‘rebutan’ proyek pipa gas Cirebon – Semarang (Cisem) disudahi.
Mulyanto meminta kepada dua institusi itu untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam melayani masyarakat, bukan malah justru memperdebatkan pelaksana proyek yang berpotensi menyebabkan pembangunan jargas ini tertunda, sehingga menyebabkan masyarakat merugi.
“Kita pikirikan kepentingan rakyat. Pembangunan transmisi gas ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar murah berkualitas,” ujar Mulyanto di Jakarta, Selasa (27/4/2021).
Kementerian ESDM dan BPH Migas, kata dia, seharusnya mempunyai pemikiran dan semangat yang sama dalam melayani rakyat. Bukan justru menonjolkan ego dan kepentingan masing-masing.
“Konflik ini harus segera diselesaikan, apalagi sekarang tengah diproses pemilihan anggota BPH Migas yang baru. Malu kita melihatnya. Sesama lembaga Pemerintah, terkesan saling rebutan proyek dan kewenangan. Padahal masing-masing-masing lembaga tersebut sudah diatur tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) berbasis undang-undang,” tegas Mulyanto.
Ia menambahkan, kekisruhan tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antara Kementerian ESDM dengan BPH Migas. Bahkan, Mulyanto menilai dengan adanya kisruh tersebut, hal tersebut semakin memperlihatkan jika pemerintah tidak solid dengan manajemen koordinasi yang amatiran.
“Harusnya setiap lembaga menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Menteri Koordinator seharusnya menengahi, harmonisasi dan koordinasi antar kementerian. Ada BPKP dan KPK, kalau berbagai lelang yang diadakan dianggap keluar atau melanggar aturan. Prinsip-prinsip good and clean governance jangan sekedar dijadikan jargon yang digadang-gadang, namun tidak diterapkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah,” ungkapnya.
“Kasihan Presidennya, karena para pembantunya ribut sendiri rebutan proyek, apalagi di tengah pandemi yang belum reda ini,” sambungnya lagi.
Mulyanto mendesak Pemerintahan Jokowi agar lebih solid dalam membangun tim dan mengelola Pemerintahan, agar berbagai proyek strategis nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, agar segera dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
“Jangan sampai terkesan lembaga-lembaga pemerintah yang ada justru ribut sendiri, adu kewenangan dan sekedar rebutan proyek,” pungkasnya. (SNU)
Leave a comment