Logo SitusEnergi
Waduh, ESDM dan BPH Migas Rebutan Proyek Pipa Gas CISEM Waduh, ESDM dan BPH Migas Rebutan Proyek Pipa Gas CISEM
Jakarta, Situsenergi.com Polemik antara Kementrian ESDM dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas tentang proyek pembangunan Pipa Gas Cirebon Semarang (CISEM) masih menimbulkan tanda tanya... Waduh, ESDM dan BPH Migas Rebutan Proyek Pipa Gas CISEM

Jakarta, Situsenergi.com

Polemik antara Kementrian ESDM dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas tentang proyek pembangunan Pipa Gas Cirebon Semarang (CISEM) masih menimbulkan tanda tanya besar. Seperti diketahui, Menteri ESDM baru saja memutuskan untuk mengambil alih proyek pembangunan Pipa CISEM.

Padahal proyek Pipa CISEM sebelumnya dimenangkan tender-nya oleh BUMN PT. Rekayasa Industri 15 tahun lalu yakni pada tahun 2006, dengan toll fee sebesar US$ 0,36 /MMBTU. Sedangkan pemenang kedua adalah Bakrie/BNBR dan ketiga adalah PGN/BUMN. Namun pada tanggal 2 Oktober 2020, PT Rekayasa Industri (Rekin) mengundurkan diri.

“Alasan pengunduran diri BUMN ini juga tidak jelas, apakah karena tidak punya duit untuk mengerjakan proyek tersebut atau ada bisikan dari yang lain? Tapi ternyata proyek ini tidak lagi ekonomis,” kata mantan Ketua Komisi VI DPR RI, Inas N Zubir kepada Situsenerrgi.com di Jakarta, Senin (26/4).

Menurut Inas, setelah Rekin mundur BPH Migas menunjuk pemenang kedua yakni PT Bakrie and Brothers (BNBR) Pada tanggal 1 Maret 2021, yang dalam tender tahun 2006 menempati posisi kedua dengan pengajuan toll fee sebesar US$ 0,42/MMBTU.

BACA JUGA   Rayakan Harkitnas 2025, Pertamina Gaspol Jaga Energi Indonesia Tetap Nyala!

“Padahal bisnis BNBR sendiri sedang tertekan, dimana pada kuartal III-2020 saja menderita rugi bersih sebesar Rp 240 miliar, sehingga penunjukan BPH Migas untuk mengerjakan proyek senilai Rp 5.3 triliun tersebut, diduga cukup berat bagi keuangan BNBR apalagi proyek tersebut juga konon sudah tidak lagi ekonomis,” paparnya.

Atas dasar itu, ia menduga bahwa pengambilalihan proyek pipa gas CISEM oleh Mentri ESDM tersebut bertujuan untuk menolong BNBR saja. Bisa jadi proyek tersebut dikerjakan oleh Kementrian ESDM tapi pipanya disuplai oleh Bakrie Pipe Industries.

“BPH Migas juga menilai sangat tidak masuk akal jika proyek CISEM diambil alih oleh Mentri ESDM, karena pasti akan menggunakan APBN untuk membangun proyek tersebut. Padahal Pemerintah sendiri juga sedang ngos-ngosan mengatasi pandemi Covid-19,” tukasnya.

Ia menilai, persoalan ini mirip dengan persoalan pipa gas Kalija 1 dari Kepodang ke Tambak Loro, Jawa Tengah, dimana pemenang tender pada saat itu adalah PT. Barata/BUMN, BNBR/Bakrie, PGN/BUMN, dengan Barata sebagai pemenangnya.

“Justru yang harus dicermati adalah bahwa persoalan ini sangat mirip dengan masalah yang terjadi di pipa gas Kalija (Kalimantan Jawa) 1 dari Kepodang ke Tambak Loro, Jawa Tengah dengan pemenang PT Barata tapi mangkrak, kemudian ditunjuk pemenang kedua, yakni Bakrie, tapi mangkrak juga,” kata Inas.

BACA JUGA   PGN Gagal Teken Kontrak Gas West Natuna, Ini Respons Manajemen

“Proyek tersebut akhirnya diambil alih Pemerintah yang kemudian menugaskan PGN untuk mengerjakannya melalui joint venture dengan Bakrie melalui PT. Kalimantan Jawa Gas. Dan yang menarik seluruh pipanya disuplai oleh Bakrie Pipe Industries,” bebernya.

Menurut dia, jika pipa gas CISEM diambil alih Pemerintah melalui Kementrian ESDM maka yang akan melaksanakannya sudah pasti BUMN.

“Siapa lagi kalau bukan PGN. Dan kita bisa menduga bahwa praktik yang sama dengan Kalija 1 pun akan terjadi, yakni PGN disuruh joint venture lagi dengan Bakrie dan pipa gas-nya disuplai lagi dari Bakrie Pipe Industries,” cetusnya.

Lebih jauh ia menambahkan, bahwa saat ini Negara sudah membangung pipa transmisi gas melalu Badan Usaha Milik Negara, yakni PGN dan anak usahanya sepanjang 4751 km (98% dari pipa transmisi gas bumi nasional) dan pipa distribusi sepanjang 5.418 km (89 % dari pipa distribusi gas bumi Nasional dan swasta 11% persen).

“Untuk itu, jika BPH Migas ingin menunjuk BNBR/Bakrie, seharusnya tidak perlu dipermasalahkan, asalkan jangan sampai kasus Kalija 1 terulang lagi, dimana kemudian mangkrak lagi dan ujung-ujungnya PGN disuruh joint venture dengan BNBR/Bakrie, dan Bakrie juga yang akan menyuplai pipanya. Itu namanya modus,” pungkasnya.(Adi)

BACA JUGA   PDSI Ubah Limbah Jadi Cuan! Coverall Bekas Disulap Jadi Produk Fashion Ramah Lingkungan

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *