Jakarta, situsenergy.com
Induk organisasi perminyakan di Indonesia, IPA (Indonesian Petroleum Association) mengharapkan Pemerintah dapat mengimplementasikan perpajakan gross split secara jelas dan transparan.
Harapan itu disampaikan oleh Sekretaris IPA, Ronald Gunawan, dalam kapasitasnya mewakili President IPA yang berhalangan hadir pada acara jumpa pers yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terkaiat Pengunduran Waktu Lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap-I, i Jakarta, Selasa (21/11).
“Kami (IPA–red) sangat mengharapkan perpajakan gross split dapat diimplementasikan. Untuk Bapak Presiden (Bapak Joko Widodo–red), gross split, perpajakannya itu diperjelas, teransparan, itu yang kami harapkan. Dan, kami siap untuk bekerjasama dengan pemerintah,” kata Ronald Gunawan.
Sementra itu, IPA mengapesiasi atas pengunduran waktu lelang wilayah kerja migas tahap-I. Menurut Ronald Gunawan, pengunduran waktu lelang WK Migas ini sangat wajar, dan ini juga memberikan kesempatan bagai investor untuk menvaluasi atau membuat perencnaan untuk penyampaian dokumen partipasi, yang rentang waktunya hingga 31 Desember 2017.
“Dengan adanya pengunduruan waktu ini kami sangat menghargai langkah pemerintah, karena ini sangat positif. Ini, juga awal yang baik,” pungkasnya. (mul)
Leave a comment