Home ENERGI Pemerintah Turunkan Target Proyek 35.000 MW
ENERGI

Pemerintah Turunkan Target Proyek 35.000 MW

Share
Share

Serang, situsenergy.com

Pemerintah menurunkan target penyelesaian proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Alasannya, selain menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi, juga untuk menjaga kondisi keuangan PT PLN (Persero).

“Dulu hitungan kita kan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau terlalu over, PLN bayar apanya. Cicilannya juga berat. Oleh karena itu disesuaikan kebutuhannya, dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan senilai US$ 6,015 miliar di Serang, Banten, Kamis (5/10). Turut hadir antara lain Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Dirut PLN Sofyan Basir.

Proyek-Proyek yang diresmikan terdiri dari Pembangunan Terminal Batubara, Groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7, 9 dan 10 serta Peresmian PLTU Banten.

Proyek listrik 35.000 MW sebelumnya dibuat dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 7% per tahun. Namun saat ini realisasinya hanya di kisaran 5%, sehingga target 35.000 MW hingga 2019 harus disesuaikan. Meski begitu, ujar Jokowi, kebutuhan listrik akan selalu naik. Pemerintah tidak mau terlambat dan akan menyediakan pasokan listrik yang cukup untuk menopang ekonomi. “(35.000 MW) kan itu target. Kan mesti menyesuaikan dengan kebutuhan dong,”ujar Jokowi.

Jokowi  juga mengapresiasi perkembangan kondisi kelistrikan di Tanah Air saat ini. Menurutnya tiga tahun lalu, setiap melakukan kunjungan ke daerah, masyarakat selalu mengeluhkan kurangnya listrik. Namun, saat ini keluhan tersebut sudah tidak terdengar lagi.

Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan bahwa PLTU Jawa 7 memiliki tarif paling murah, yaitu US$ 4,2122 sen per kwh, sehingga menjadi tanda tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, proyek ini juga diperkirakan selesai lebih cepat dari waktu yang ditetapkan.

“Pembangkit PLTU Jawa 7 dibangun dengan tarif yang sampai hari ini itu paling murah, 4,2122 sen per Kwh. Dari estimasi Commercial Operation Date (COD) yang seharusnya April dan Oktober 2020, bisa maju sampai akhir 2019. Ini jadi landmark tarif listrik agar harga listrik kepada masyarakat bisa terjangkau,” jelas Jonan.

Selain PLTU, dibangun juga terminal batubara (Coal Terminal) dengan kapasitas 20 juta ton per tahun. Terminal batubara ini akan menghemat trasnportation cost atau logistic cost pasok batubara khususnya untuk PLTU Suralaya. Diharapkan biaya operasional PLN dapat lebih efisien, sesuai arahan Presiden untuk tidak menaikkan tarif listrik. (ert)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Sudah Saatnya Prabowo Juga Pecah Kementerian ESDM Menjadi Kementerian Energi Dan Kementerian Sumber Daya Mineral

Jakarta, situsenergi.com Sudah saatnya pemerintahan Prabowo mempertimbangkan secara serius pemisahan Kementerian Energi...

Sofyano: Danantara Perlu Lanjutkan Merger BUMN Atau Subholding atau Anak Perusahaan BUMN

Jakarta, situsenergi.com Keberhasilan merger subholding di lingkungan PT Pertamina (Persero) patut diapresiasi...

Opini: Danantara Harus Jadi Alat Negara Mengembalikan Saham BUMN ke Pangkuan Bangsa

Oleh: Sofyano ZakariaDirektur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Keberadaan Danantara harus dimaknai...

KAI Perkuat Ketahanan Energi Lewat Angkutan Barang Non-Batubara

Jakarta, Situsenergi.com PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat kinerja solid pada awal...