Pertamina Disebut Sumber Kekacauan, LBP Dinilai Berlebihan

Jakarta, Situsenergy.com

Sejumlah pihak mengecam pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang menyebut bahwa PT Pertamina menjadi biang kerok dari segala persoalan sektor migas nasional. Bahkan Luhut dengan lantang menyebut penempatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina bisa menjadi solusi dari segala kekacauan di Pertamina.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengatakan bahwa Pertamina selama ini kerap dijadikan tumbal dari penguasa dan elit demi mencapai keuntungan pribadi. Menurutnya hal itu sangat tidak tepat apalagi sampai menuduh Pertamina sebagai sumber masalah.

Said mencontohkan salah satu bukti Pertamina selalu jadi bamper adalah ketika harga tiket pesawat yang mahal. Hal itu kemudian banyak pihak termasuk pihak maskapai penyebabnya adalah harga avtur yang mahal. Bahkan Pertamina dituduh melakukan monopoli atas perdagangan avtur.

“Betapa Pertamina ini dijadikan tempat menyembunyikan kekacauan. Harga tiket pesawat yang mahal, yang dikambinghitamkan adalah avtur Pertamina,” kata Said dalam sebuah diskusi publik di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (19/12)

Sementara itu Pengamat Energi dari Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, mengatakan bahwa pernyataan Luhut tersebut sangat kontroversial dan dapat memicu ketidakpercayaan investor kepada Pertamina. Hal itu tentu akan membahayakan bagi iklim bisnis Pertamina. Kalaupun memang ada kekacuan di dalam tubuh Pertamina sebenarnya itu tidak lepas dari kesalahan dari pemerintah sendiri.

Untuk itu, Marwan meminta agar dilakukan audit terhadap direksi atau pejabat tinggi lainnya di Pertamina agar kejelasan dari statement Luhut. Dia juga berharap agar Luhut kontrol dirinya sebab sering sekali membuat pernyataan yang bertentangan yang justru akan memperburuk situasi.

“Kenapa kacau karena peran dari pejabat di luar Pertamina. Misal bicara tentang cadangan migas turun, atau adanya mafia migas, atau double defisit neraca. Jangan seolah Pertamina saja sumbernya (kekacauan),” terang Marwan.

Dia juga menyoroti keputusan Kementerian BUMN yang menunjuk Ahok menjadi Komut Pertamina. Baginya pernyataan Luhut terkait penempatan Ahok tersebut terlalu over optimis bahwa Ahok menjadi pusat dari penyelesaian masalah. Padahal track record dari Ahok di dunia migas hampir tidak ada.

“Pak LBP juga menyebutkan pak Ahok bisa ngurangin kekacauan. Ini sepertinya Pertamina dijudge agar Ahok jadi Komisaris. Ini keterlaluan. BUMN masa iya dikorbankan dan sumber kekacauan,” pungkas Marwan. (DIN/rif)