Sofyano : Gubernur Sumbar Harus Tegaskan Ke Publik Apakah Solar Yang Digunakan PETI Adalah Solar Subsidi?

Jakarta, situsenergi.com

Terkait berita bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengindikasikan kuat bahwa kelangkaan solar bersubsidi yang kerap memicu antrean panjang di sejumlah SPBU berkaitan erat dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria, mengatakan bahwa apa yang disampai Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, tersebut , Perlu mendapat perhatian serius dari Instansi dan Aparat Penegak Hukum di Sumatera Barat.

Gubernur Sumbar juga perlu segera turun tangan menutup tambang tersebut jika bisa dibuktikan bahwa tambang tersebut adalah ilegal dan tidak hanya mempermasalahkan adanya penggunaan solar subsidi pada PETI , tambah Sofyano.

Kepala Dinas ESDM Sumbar sebaiknya juga menyampaikan data dan fakta yang jelas kepada publik terkait besaran dugaan penggunaan Solar subsidi buat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut sehingga hal tersebut bisa digunakan sebagai data terbukti bukan sekedar dugaan, lanjut Sofyano.

Disisi lain Pemprop Sumbar dalam hal ini Gubernur Sumbar juga perlu menjelaskan ke publik apakah Solar subsidi yang dikatakan kadis esdm sumbar lari ke PETI tersebut adalah Solar Subsidi dari SPBU atau SPBN (nelayan) atau berasal dari Solar masakan eks sumur minyak masyarakat di wilayah lain di Sumatera , tambah Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) tersebut.

Penggunaan kata Solar Subsidi yang dikatakan dipakai buat Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) bisa berpotensi menimbulkan “kegaduhan” Publik , karena nya Pihak Berwenang harusnya segera melakukan uji kwalitas terhadap solar tersebut untuk membuktikan apakah Solar tersebut adalah solar eks Pertamina atau Solar eks Masakan masyarakat non Pertamina.
“Asal solar, bisa diketahui dari uji kwalitas “, tandas Sofyano.

Gubernur Sumbar sangat perlu menjelaskan ke Publik apakah benar solar yang digunakan PETI adalah Solar Subsidi, tegas Sofyano.

Adanya Dugaan bahwa tidak terjadi antrian di SPBU pasca-tim gabungan melakukan penindakan dan pengawasan langsung ke beberapa lokasi tambang emas ilegal , tidak serta merta membuktikan bahwa solar subsidi berasal dari SPBU dan seharusnya ini ada klarifikasi dari Hiswana Migas Sumbar . Hiswana migas sebagai asosiasi pengusaha pemilik SPBU perlu bersuara , ujar Sofyano.

Gubernur Sumbar dan atau Pihak Dinas ESDM Sumbar sebagai instansi yang berwenang terkait Penambangan Emas juga terhadap distribusi bbm harusnya melakukan pengawasan yang ketat termasuk melakukan penindakan yang tegas jika menemukan adanya pelanggaran ketentuan yang bisa dibuktikan dengan jelas. Perlu dibuktikan bahwa pihak dinas ESDM Sumbar sedang atau sudah melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Ini pasti membuat publik mengacungkan jempol, tutup Sofyano. [•]