PUSKEPI: Pemerintah Harus Ambil Alih Tanggung Jawab Cadangan Minyak Nasional

Jakarta, situsenergi.com

Menurut Sofyano, kawasan Timur Tengah merupakan salah satu pusat produksi minyak dunia sekaligus jalur penting distribusi energi internasional.
“Konflik yang terjadi di kawasan tersebut sangat berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dunia dan memicu lonjakan harga minyak mentah global”,kata Sofyano.

Pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria, menilai meningkatnya tensi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi memberikan dampak serius terhadap stabilitas pasokan energi global, termasuk bagi Indonesia.

“Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM tentu sangat rentan terhadap dampak gejolak geopolitik tersebut. Karena itu pemerintah harus segera memperkuat sistem ketahanan energi nasional,” kata Sofyano Zakaria dalam keterangannya kepada media.

Ia menilai salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan pemerintah adalah memperkuat cadangan minyak, BBM, dan LPG nasional.
Selama ini, kata dia, tanggung jawab penyediaan cadangan energi tersebut masih dibebankan kepada PT Pertamina (Persero).

Padahal menurutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, cadangan energi strategis seharusnya menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah, bukan hanya menjadi beban badan usaha.Hal mana berlaku disemua negara , tukas Sofyano.

“Sudah saatnya pemerintah mengambil peran penuh dalam pembiayaan dan pengelolaan cadangan minyak, BBM, dan LPG nasional. Cadangan energi strategis adalah bagian dari ketahanan nasional sehingga tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada Pertamina,” ujarnya.

Selain itu, Sofyano juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) BBM di Indonesia.

Ia mengusulkan agar seluruh perusahaan pemegang INU diwajibkan membuktikan secara nyata kepemilikan fasilitas storage tank atau tangki penyimpanan BBM sebagai bagian dari infrastruktur usaha yang wajib dimiliki.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa para pemegang izin niaga benar-benar memiliki fasilitas penyimpanan BBM yang memadai. Storage tank ini sangat penting karena dapat membantu memperbesar kapasitas stok BBM nasional,” jelasnya.

Menurut Sofyano, apabila fasilitas penyimpanan milik para pelaku usaha tersebut dimanfaatkan secara optimal, maka pemerintah akan memiliki kapasitas cadangan energi yang lebih besar untuk menghadapi potensi gangguan pasokan global.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mendorong seluruh SPBU, baik milik Pertamina maupun swasta, untuk menambah kapasitas tangki penyimpanan BBM di area SPBU mereka.

“Penambahan kapasitas tangki di SPBU akan membantu memperkuat sistem distribusi sekaligus memperbesar ketersediaan stok BBM di dalam negeri,” kata Sofyano.

Ia menegaskan bahwa, “Berbagai langkah tersebut perlu segera dipertimbangkan pemerintah sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu,” pungkasnya. (ebs)