FSPPB Desak Pemerintah Evaluasi Masuknya Pertamina ke Danantara: Ada Kekhawatiran Soal Kedaulatan Energi

Jakarta, situsenergi.com

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak pemerintah meninjau ulang keputusan memasukkan PT Pertamina (Persero) ke dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menyatakan bahwa Pertamina seharusnya tidak menjadi bagian dari Danantara. Alasannya, sebagai BUMN strategis, Pertamina memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin ketahanan dan pasokan energi nasional.

“Pertamina dan PLN adalah BUMN yang ditugaskan negara untuk menjaga kepentingan publik. Masuknya ke Danantara berpotensi mengganggu fungsi utama tersebut,” kata Arie, Rabu (30/4/2025).

FSPPB menilai pengelolaan BUMN sektor vital seperti Pertamina secara liberal dan kapitalis justru mengancam kedaulatan energi nasional. Arie khawatir, aset-aset strategis bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Ia juga mempertanyakan apakah Danantara hanya menjadi alat untuk melunasi utang negara. “Kalau begitu, ini sangat berbahaya. Negara bisa tergadaikan,” tegasnya.

Senada dengan itu, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy juga menyoroti proses inbreng saham Pertamina ke Danantara. Dengan total aset mencapai Rp1.390 triliun, Pertamina dinilai terlalu berharga untuk dikelola lembaga baru yang arah bisnisnya belum jelas.

“Masuknya Pertamina bisa diklaim demi transparansi, tapi justru bisa membuatnya tergantung pada holding dan mengaburkan arah bisnis energi nasional,” jelas Noorsy.

FSPPB berharap pemerintah bersikap bijak dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan investasi. (DIN/GIT)