PT KAI Komitmen Bantu BPH Migas dan Pertamina Pastikan Penyaluran BBM Bersubsidi Berjalan Lancar

Jakarta, situsenergi.com

PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Daerah Operasional (Daop) 1 Jakarta berkomitmen membantu para pemangku kepentingan terkait, seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) untuk memastikan penyaluran bahan bakar subsidi berjalan lancar.

“KAI akan terus menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait seperti BPH Migas untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi berjalan dengan lancar serta sesuai aturan yang ditetapkan, sehingga tetap memenuhi prinsip good corporate governance (GCG),” kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (29/10).

Menurutnya, realisasi penyaluran BBM solar bersubsidi untuk kereta api penumpang dan barang bagi PT KAI Daop 1 Jakarta hingga September 2024 mencapai 71,23 persen.

“Sejak Januari hingga September, KAI Daop 1 Jakarta telah menerima 35.757 kiloliter solar subsidi dari kuota yang disediakan sebanyak 50.200 kiloliter oleh BPH Migas. Pemakaian BBM subsidi tersebut sudah diatur dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 53/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 94/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023,” paparnya.

“Kita juga berkomitmen untuk memanfaatkan alokasi BBM subsidi tersebut secara optimal demi mendukung mobilitas angkutan barang dan penumpang dengan kereta api,” sambungnya.

Sementara kuota BBM solar bersubsidi yang disediakan oleh BPH Migas untuk kereta api umum penumpang dan barang pada tahun ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 53/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 adalah sebesar 196.653 kiloliter.

Menurut Vice President Public Relations PT KAI (Persero) Anne Purba, dari jumlah tersebut, sebanyak 172.849 kiloliter solar bersubsidi diperuntukkan bagi kereta api penumpang dan 1.050 kiloliter bagi kereta api barang komoditas klinker.

“Selain itu sebanyak 2.529 kiloliter untuk kereta api barang komoditas parsel, 15.539 kiloliter untuk kereta api barang komoditas peti kemas, dan 4.686 kiloliter untuk kereta api barang komoditas semen,” ungkapnya.

“Kehadiran kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bagi perkembangan transportasi massal seperti kereta api sangat diperlukan,” lanjut Anne.(Ert/SL)