Jakarta, situsenergi.com
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memantau pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan kesiapan badan usaha penugasan melaksanakan program BBM Satu Harga tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, pihaknya terus memastikan pasokan dan distribusi BBM bagi seluruh masyarakat terpenuhi, termasuk kelancaran penyaluran BBM di wilayah timur Indonesia, Papua.
“Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” ujar Erika dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/7).
Untuk itu Erika meminta badan usaha penugasan selalu memantau operasional dan keberlanjutan lembaga penyalur BBM Satu Harga, khususnya yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” sebutnya.
Menurut Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, tantangan badan usaha penugasan dalam menyalurkan BBM di daerah timur Indonesia, seperti kompleksitas rantai pasok penyediaan BBM kepada masyarakat.
“Antisipasi harus dipersiapkan dan dilakukan apabila terjadi kendala suplai. Ini bertujuan agar distribusi BBM tidak terganggu, sehingga kebutuhan konsumen di Papua dan Maluku dapat terpenuhi,” katanya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat, yang salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
Anggota Komite BPH Migas lainnya, Yapit Sapta Putra mengharapkan kolaborasi dan komunikasi terus ditingkatkan antara Hiswana Migas, badan usaha penugasan dalam hal ini Pertamina Patra Niaga, serta BPH Migas.
“Jika ada kendala di lembaga penyalur, kami mohon kepada rekan-rekan Hiswana Migas untuk dapat menyampaikan kepada badan usaha penugasan di area masing-masing, agar dapat segera disampaikan secara berjenjang sampai dengan pimpinan badan usaha di kantor pusat,” katanya.(Ert/SL)
Leave a comment