Jakarta, Situsenergi.com
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk menyediakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur di DKI Jakarta pada triwulan II 2024.
Hal itu disampaikan Luhut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek yang dikutip di Jakarta, Kamis [18/1).
“Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN melalui Pertamina kita minta untuk penyediaan BBM rendah sulfur setara standar Euro 4 di DKI pada triwulan dua secara bertahap serta menyiapkan roadmap penyediaan BBM standar Euro 5/6,” imbuhnya.
Kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ia juga meminta untuk memperluas cakupan layanan dengan kendaraan listrik guna meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek.
“Pemprov DKI melalui TransJakarta perlu peningkatan cakupan area dan tingkat pelayanan kendaraan umum di titik-titik krusial melalui kendaraan listrik,” katanya.
Dalam rakor tersebut, Luhut jugq meminta kementerian dan instansi terkait untuk serius dalam upaya penanganan kualitas udara di Jabodetabek.
Lebih lanjut, Luhut meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk merumuskan peta jalan akselerasi peningkatan baku mutu emisi kendaraan ke Euro 5/6 yang sesuai dengan kesiapan penyediaan BBM.
Selain itu, Luhut juga menginstruksikan agar seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) baik untuk kendaraan operasional maupun sosialisasi kepada masyarakat.
Ia meminta Kementerian BUMN untuk mengkoordinasi pengembangan infrastruktur dan faktor pendukung penggunaan KBLBB seperti stasiun pengisian daya dan pendanaan.
“Penggunaan KBLBB menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara Jabodetabek. Upaya lainnya dapat dilakukan dengan perbaikan emisi gas buang kendaraan melalui penyediaan BBM rendah sulfur di DKI, serta pengembangan angkutan umum,” tukasnya.
Menurutnya, Kementrian LHK dan Kementerian ESDM bersama PLN harus rumuskan percepatan peningkatan baku mutu emisi pembangkit listrik terutama yang berlokasi di dekat Jabodetabek. Sedangkan KLHK dan Kemenperin untuk perumusan peningkatan baku mutu emisi industri.
“Sementara Kemenkeu bersama K/L terkait menyiapkan analisa dampak ekonomi dan kebutuhan anggaran dari program program di atas,” tutup Luhut.(Ert/SL)
Leave a comment