DPR RI meminta pemerintah untuk mengevaluasi program hilirisasi yang selama ini digalakkan. Sebab DPR melihat sisi lain bahwa ternyata Indonesia justru mulai melakukan importasi bijih nikel lantaran pasokan dari dalam negeri yang kurang optimal.
Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI, miris melihat sejumlah smelter yang melakukan impor bijih nikel sebagai bahan baku. Padahal smelter dibangun dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah dari produk nikel agar tidak diekspor dalam kondisi mentah.
“Inikan aneh, hilirisasi kok nikelnya malah dari impor. Kontradiktif,” kata Mulyanto di Jakarta, Senin (9/10/2023).
Mulyanto minta Pemerintah segera mengevaluasi program ini sebelum kondisinya lebih parah. Sebab semua peraturan sudah dipermudah, risiko kerusakan lingkungan sudah terjadi dan segala biaya, royalti atau insentif yang menjadi hak pemerintah sudah dikurangi.
Alih-alih mendapatkan manfaat yang besar, justru pemerintah berisiko menanggung masalah sosial karena eksploitasi alam demi mendapatkan bijih nikel dari beberapa perusahaan tambang. Mulyanto juga mendesak pemerintah agar profesional dalam melaksanakan program.
“Kami minta pemerintah segera menutup smelter kelas I yang hanya bisa memproduksi NPI dan feronikel sebab nilai tambah produk ini sangat rendah sementara kandungan nikel yang digunakan lumayan besar,” pungkas dia.(DIN/SL)
Leave a comment