Nah Lho! DPR : Rencana Kebijakan Subsidi Pembelian EV Itu Mubazir

Jakarta, Situsenergi.com

DPR RI dari fraksi PKB meminta agar rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pembelian mobil listrik (Electric Vehicle/ EV) ditangguhkan dan dikaji ulang. Sebab rencana ini dinilai kurang tepat dan hanya akan mubazir.

Legislator dari fraksi PKB, Ratna Juwita Sari menilai kebijakan subsidi tersebut cukup dini dan bahkan bisa hanya membuang-buang anggaran apabila tidak didukung kemampuan finansial dan infrastruktur.

“Terkait usulan pemerintah soal rencana subsidi mobil listrik kalau menurut saya hal tersebut terlalu dini,” kata Ratna Juwita, Jumat (6/1/2023).

Permintaan Ratna untuk mengkaji ulang rencana kebijakan ini karena di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) maupun APBN 2023 tidak pernah dibicarakan. Sehingga sangat diragukan bahwa wacana ini bisa berjalan dengan baik lantaran tidak ada dukungan finansial.

“Jadi kalau itu sampai dilaksanakan terus sumber pendanaannya dari mana?” tanya Ratna Juwita.

Selain itu, bagi Ratna Juwita subsidi mobil listrik ini otomatis hanya akan dinikmati orang-orang kaya atau orang-orang yang mampu. Oleh karenanya, ia menyarankan agar pemerintah memprioritaskan kebijakan yang pro rakyat. “Yang artinya bisa diserap oleh semua elemen masyarakat,” tuturnya.

Ratna Juwita juga melihat, selama infrastruktur yang menunjang untuk pemassivan penggunaan elektrik vihaikel belum dilaksanakan oleh pemerintah, target digelontorkannya subsidi itu akan sia-sia. “Kalau tidak boleh dibilang mubazir, ya terlalu timpang begitulah,” ujarnya.

Fraksi PKB berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan dan juga harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan anggaran untuk mensubsidi mobil listrik. 

“Karena nanti takutnya malah membuat gaduh di masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu Ratna Juwita juga menegaskan bahwa rencana subsidi mobil listrik ini belum pernah dibicarakan di Komisi VII yang membidangi energi maupun di Badan Anggaran DPR RI.

“Sehingga banyak elemen yang nolak memang, karena itu tadi. Kembali ke pernyataan saya yang pertama, ini benar-benar bukan kebijakan yang pro rakyat,” pungkasnya. (DIN/SL)