Jakarta, Situsenergi.com
Rencana pemerintah untuk mengconversi penggunaan kompor berbasis gas LPG menjadi kompor listrik atau induksi dinilai baik. Namun terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan agar rencana kebijakan ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, berharap agar rencana kebijakan ini bukan hanya berbasis bongkar pasang atas kepanikan pemerintah terhadap melambungnya subsidi gas elpiji 3 kg. Menurutnya apabila dasar kebijakan ini akibat subsidi energi yang kian besar maka sangat jelas roadmap pemerintah tidak jelas.
“Kasihan masyarakat konsumen, dulu diwajibkan konversi dari kompor minyak tanah ke kompor gas elpiji 3 kg dengan alasan menekan subsidi energi. Sekarang pemerintah panik karena subsidi gas elpiji 3 kg makin melambung, dan konsumen dijadikan kelinci percobaan lagi,” kata Tulus dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).
Dia membenarkan bahwa berdasarkan data empirik, penggunaan kompor induksi bisa lebih efisien karena bisa hemat energi hingga 48 persen. Tetapi pada akhirnya konsumen bisa menjadi konsumtif dalam hal penyerapan energi untuk keperluan rumah tangga karena di dapurnya dipastikan tetap ada dua jenis kompor yakni kompor gas 3 kg dan kompor induksi.
“Bagaimanapun kompor gas masih diperlukan untuk mengantisipasi jika aliran listrik PLN mati. Bagaimana jadinya jika saat sdg memasak listrik PLN mati jika tidak ada kompor gas elpiji? Jadi, kebijakan ini bisa memicu dobel pengeluaran bagi konsumen,” ulasnya.
Seharusnya untuk pengendalian subsidi gas elpiji 3 kg, pemerintah punya nyali untuk menjadikan pola distribusi tertutup pada gas elpiji 3 kg, sebagaimana saat awal diberlakukan. Melambungnya subsidi gas elpiji 3 kg, dikarenakan ada inkonsistensi pemerintah di dalam distribusi gas elpiji 3 kg karena beraifat terbuka.
“Inilah yang memicu alokasi subsidi energi terutama untuk gas LPG 3 Kg semakin boncos,” ucapnya. (DIN/SL)
Leave a comment