Jakarta, Situsenergi.com
Kepastian tentang perubahan skema subsidi energi akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini, serta kesiapan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/5/2022).
“Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melakukan transformasi skema subsidi dari subsidi terhadap barang atau terbuka, menjadi subsidi terhadap orang atau sistem tertutup. Ini prnting agar subsidi lebih tetap sasaran, hanya mereka yang miskin atau rentan miskin yang menikmati,” papar Edy.
Ia mengatakan, dengan skema subsidi terbuka seperti saat ini, terdapat kekhawatiran volume pemberian subsidi menjadi tidak terbatas. Pasalnya, masyarakat yang seharusnya tidak termasuk kategori penerima subsidi, justru ikut menikmati subsidi tersebut.
“Dalam transformasi skema subsidi energi, pemerintah akan menjaring masyarakat yang berhak mendapat subsidi agar fluktuasi harga komoditas energi tidak mengganggu daya beli masyarakat,” ujarnya.
“Sebenarnya disadari bahwa subsidi energi, khususnya LPG, banyak yang kurang tepat sasaran, karena banyak dinikmati oleh kelas menengah atas,” lanjut Edy.
Ia juga mengungkapkan, bahwa Pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM khususnya jenis Pertalite dan LPG ukuran tiga kilogram untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga komoditas yang disebabkan ketidakpastian global.
“Pemerintah sebenarnya bisa saja mencabut subsidi dan melepas BBM jenis Pertalite serta LPG tiga kilogram dengan harga keekonomian demi menjaga stabilitas APBN. Namun, opsi tersebut tidak dipilih, dan pemerintah justru menambah anggaran belanja untuk subsidi energi,” papar Edy.
“Pemerintah juga telah mendapat persetujuan dari DPR RI untuk menambah alokasi dan kompensasi subsidi energi pada 2022 yakni Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, dan Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik,” sambungnya.
Lebih jauh ia menambahkan, hingga April 2022 pemerintah mencatat subsidi untuk BBM dan LPG meningkat hingga 50 persen menjadi Rp 34,8 triliun, dibandingkan periode yang sama pada 2021 yakni Rp 23,3 triliun.
“Kenaikan belanja subsidi BBM dan LPG tersebut, kata Edy, merupakan dampak dari kenaikan harga minyak dan gas di pasar global. Kita masih banyak mengimpor migas, sehingga ketika harga beli naik dan kita ingin mempertahankan harga, subsidi harus naik,” tutup Edy.(ERT/RIF)
Leave a comment