Jakarta, Situsenergi.com
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyayangkan Ruang Kontrol atau War Room di Kantor Pusat PLN yang dalam kondisi terkunci dan tidak bisa dibuka saat ada kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Selasa (04/1/2022).
“Saya sudah mendengar tentang ini. Secara pribadi saya sedikit kecewa dengan kondisi tersebut, apalagi di War Room ini PLN bisa langsung berkomunikasi dengan pihak luar dan mengetahui proses atau peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait dengan PLN di lapangan,” katanya saat dihubungi Situsenergi.com, Rabu (05/1/2022).
Menurut Ferdinand, seharusnya hal seperti ini tidak sampai terjadi. Namun dia berharap kejadian ini bukan karena kelalaian, tetapi karena memang ada hal tekhnis yang sedang terganggu di luar kesengajaan atau di luar kontrol.
“Saya berharap semoga itu terjadi bukan karena kelalaian tetapi ada hal tekhnis dan di luar kesengajaan atau di luar kontrol. Dan semoga dalam waktu secepatnya segera diperbaiki sehingga ke depan tidak terjadi seperti itu lagi,” tukasnya.
“Apalagi War Room ini sangat penting, karena menjadi sarana komunikasi antara PLN dengan konsumennya dan juga sarana untuk mengontrol situasi di lapangan. Sekali lagi saya sangat berharap agar ini segera diselesaikan dan dituntaskan sehingga kembali berfungsi sebagaimana tujuan fasilitas ini dibangun,” pungkasnya.
Sebelumnya saat melakukan sidak ke kantor pusat PLN bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir heran karena War Room di kantor pusat PLN tidak bisa dibuka. Erick dan Arifin tidak bisa masuk ke dalam ruangan sekitar 10 menit.
“Ini katanya ada War Room, kok gak bisa dibuka. Kok gak ada orang, katanya lagi krisis energi,” kata Erick, Selasa kemarin.
Sekitar pukul 15.15 WIB kedua pejabat langsung masuk menuju ke ruangan untuk memonitor pasokan energi tersebut.
“Saya bersama pak Arifin ke sini untuk melihat terkait batu bara dan LNG,” tuturnya.
Erick melakukan kunjungan dalam rangka kebijakan penyetopan ekspor batu bara sementara. Kebijakan ini berlaku dari 1 Januari hingga 31 Januari 2022.
Kebijakan penyetopan ini dilakukan demi memenuhi kewajiban suplai batu bara untuk dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Pasokan tersebut dibutuhkan untuk pembangkit listrik milik PLN.(SL)
Leave a comment