Jakarta, Situsenergi.com
Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mencium aroma permainan dalam pengadaan batubara untuk mensuplai pembangkit listrik yang dilakukan oleh PT PLN Batubara.
Hal itu karena pengadaan batubara oleh anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dilakukan dengan membeli batubara dari produsen lalu kemudian dijual lagi kepada PLN dengan terlebih dahulu mengambil margin. Padahal seharusnya kehadiran PLN Batubara menjadi penopang bisnis induknya, namun yang terjadi justru PLN Batubara membebani bisnis induk usaha.
“Soal nanti apakah di sana ada banyak permainan atau engga itu nanti hasil audit kita akan jelas, nanti tunggu aja. Yang pasti nanti kita akan transparan soal itu,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam pernyataannya kepada awak media, Jumat (14/1/2022).
Oleh sebab itu upaya pembubaran PLN Batubara menjadi opsi yang sangat logis bagi PLN agar terjadu efisiensi usaha. Terlebih beban utang PLN sangat besar hingga Rp430 triliun. Arya menegaskan bahwa pembubaran tidak bisa dilakukan secara serta merta. Harus diawali dengan kajian secara teknis secara mendalam.
“Sekarang kami lagi kaji secara teknis untuk pembubarannya, kan kita perlu itu. Kita harus hitung jumlah asetnya seberapa banyak dan lain sebagainya,” sambung Arya.
Ditegaskan bahwa Kementerian BUMN sedang fokus dalam upaya menyehatkan BUMN agar nantinya benar-benar menjadi penopang ekonomi nasional. Salah satu bentuk penyehatan adalah membersihkan BUMN yang dianggap tidak profitable dan justru malah membebani usaha dari induknya.
“Saat ini efisiensi yang kita lakukan seperti membubarkan anak usaha yang menghambat proses bisnis atau lainnya itu adalah hal yang biasa,” pungkas dia. (DIN/rif)
Leave a comment