DEN Sebut Indonesia Capai Puncak Emisi pada 2043

Jakarta, Situsenergi.com

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, saat ini Indonesia sebagai negara berkembang belum mencapai puncak emisi. Berdasarkan perhitungan DEN, dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 6 persen Indonesia baru keluar dari golongan negara dengan pendapatan sedang ke tinggi pada 2043.

“Saat itu baru emisi Indonesia berada di titik puncak. Namun sektor yang menjadi penyumbang besar pun bukan energi tetapi manufaktur dan jasa. Maka kita harus gunakan beberapa cara agar sektor ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon,” kata Satya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (10/12/2021).

“Penerapan program pencampuran biomassa dengan batu bara (Co-firing) pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dilakukan PT PLN (Persero) dinilai sudah tepat untuk mendukung transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT) tanpa memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” lanjutnya.

Menurut Satya, transisi energi fosil ke EBT tanpa mengandalkan APBN bukan hal yang mudah, karena kondisi menjadi tambah berat dengan berlebihnya pasokan listrik saat ini.

“Kita harus mensiasati sedemikian rupa. Karena PLN bilang over supply. Lalu kita ada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL yang sudah ditandatangani hingga 2030. Itu sudah menunjukkan arah kalau kita lebih ramah lingkungan atau greener,” paoar Satya

Lebih jauh ia mengatakan, situasi dilematis sektor kelistrikan ini harus disiasati. pasalnya pemerintah ingin menggenjot pemanfaatan EBT tanpa membebani APBN, namun saat ini harga listrik dari pembangkit berbasis EBT sebagian besar belum kompetitif dibanding batu bara.

“Pembangkit listrik yang harganya saat ini mampu bersaing dengan PLTU hanyalah PLTS, namun kapasitas pembangkit yang memanfaatkan energi sinar matahari tersebut kecil dibandingkan kemampuan PLTU,” katanya.

“Begitu kita kurangi fosilnya diganti dengan renewable energy dengan harga hari ini, dimana yang paling murah adalah PLTS. Hidro masih bisa berkompetisi, tapi tidak semua bisa rendah, PLTP juga seperti itu,” tambah dia.

Sementara EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Edwin Nugraha Putra mengatakan, PLN telah memiliki sejumlah insiatif untuk mengejar target porsi EBT sebesar 23 persen dalam bauran energi pada 2025 tanpa membebani APBN di tengah kelebihan pasokan listrik, yaitu mempercepat pengoperasian pembangkit berbasis EBT yang masuk dalam program kelistrikan 35 ribu Mega Watt (MW).

“Seperti PLTP ada 1,4 GW kemudian hidro ada 4,9 GW itu kami percepat prosesnya. Sehingga kita harapkan di 2025 itu bisa beroperasi,” kata Edwin.

Inisiatif berikutnya, kata dia, adalah menerapkan penggantian batu bara sebagai bahan bakar pada PLTU dengan biomassa (co-firing), sehingga biomassa menempati 3 sampai 6 persen dalam porsi EBT pada 2025.

“PLN berharap sampai 2025 nanti sekitar 10-20 persen batu bara digantikan biomassa sehingga kita berharap 3-6 persen bauran EBT pada 2025 berasal dari biomassa,” ujarnya.

Inisiatif lainnya, kata dia, adalah menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tidak tersambung dengan sistem kelistrikan skala besar di wilayah terpencil dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

“PLN juga akan menggunakan PLTS dengan total kapasitas 3 sampai 4 GW dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dengan total kapasitas 600 MW. Ini hal utama yang kami lakukan dengn kondisi over supply dengan memanfaatkan yang ada supaya bauran EBT tercapai,” ujar Edwin.(Ert/rif)