Jakarta, situsenergi.com
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyesalkan kebijakan pemerintah yang tetap mematok harga khusus batubara bagi industri semen dan pupuk. Padahal harga khusus itu sebelumnya sudah diberlakukan bagi industri sektor ketenagalistrikan. Dengan perluasan pemberlakuan DMO (domestic market obligation) itu maka produsen batubara nasional kembali terkena beban ganda.
Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia mengungkapkan, sebagai asosiasi yang beranggotakan perusahaan pertambangan yang merupakan kontraktor pemerintah, APBI mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti DMO bagi sektor ketenagalistrikan. Namun kepatuhan anggota APBI ini tidak dipandang oleh pemerintah dan justru memfasilitasi industri pupuk dan semen.
Padahal, kata Hendra, pihaknya sudah meminta agar dua industri itu tidak mendapatkan harga khusus batubara. Sebab keduanya bukan masuk dalam kategori perusahaan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat seperti halnya industri listrik.
“Kami pertama kali diundang rapat tanggal 21 Oktober dan baru menyadari kalau peraturan tersebut ditandatangani pada 22 Oktober. Sehingga praktis usulan resmi yang kami sampaikan agar rencana peraturan dikaji lebih dahulu tidak diakomodir,” kata Hendra dalam keterangannya, Senin (8/11/2021).
Untuk itu, Hendra meminta agar kebijakan itu dikaji kembali agar industri batubara tida menjadi tumbal kebijakan pemerintah yang ujungnya akan merugikan semua pihak.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan aturan tersebut harus dikaji ulang, pertama pemberian subsidi berupa harga jual khusus kepada industri tertentu berpotensi mengurangi penerimaan negara.
“Kemudian industri semen dan pupuk yang mendapat subsidi harga tersebut sebagian besar produk yang dihasilkan itu untuk tujuan ekspor. Hal ini beda esensinya dengan subsidi harga jual ke industri kelistrikan (cap USD70 per ton),” pungkas dia. (DIN/RIF)
Leave a comment