Energy Watch: Pertamina Gak Rugi Dapat Blok Rokan

Jakarta, Situsenergi.com

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, langkah Pertamina mengambil alih pengelolaan Blok Rokan merupakan langkah yang tepat. Meski menggelontorkan modal yang sangat besar, diyakini Pertamina akan mendapat manfaat lebih besar, dengan catatan Pertamina Hulu Rokan (PHR) mampu mengelola Wilayah Kerja (WK) migas itu dengan optimal. 

“Saya melihatnya masih besar potensi yang dimiliki oleh BLok Rokan. Estimasi cadangan Blok Rokan berdasarkan data skk migas 1.5-2 milyar barel. Jumlah yang cukup besar jika bisa dioptimalkan,” ujar Mamit kepada Situsenergi.com, saat dihubungi, Rabu (11/8/2021).

Mamit mengungkap, sebagai pengelola terdahulu, Chevron Pacific Indonesia (CPI) hanya fokus pada lapangan-lapangan migas besar saja, sementara potensi-potensi sumur lain masih cukup besar jika dioptimalkan. 

“Kemarin, CPI hanya fokus kepada lapangan besar sementara masih ada ratusan lapangan lain yang belum dioptimalkan. Dengan demikian,potensi besar di blok rokan harusnya bisa dioptimalkan oleh PHR,” terang Mamit. 

Ia sangat optimistis jika PHR mampu melakukan optimalisasi produksi di Blok Rokan, salah satunya karena PHR didukung pula oleh tenaga kerja ex CPI. Hanya saja, tantangan yang bakal dihadapi untuk optimalisasi Blok Rokan yaitu terkait pendanaan. Mait menyarankan agar PHR menggandeng mitra untuk melakukan ekspansi di Blok Rokan tersebut. 

“Saya juga yakin, dengan management PHR saat ini bisa melakukan perubahan. Apalagi pegawai PHR adalah ex CPI dimana seharusnya mereka bisa meningkat lagi performancenya karena saat ini bicara nasionalisme. Jangan sampai malah akan menurun kinerja mereka. Yang jadi masalah adalah pendanaan. Bagaimana PHR mencari pendanaan mengingat investasi di Blok Rokan sangat mahal. Mereka harus mencari mitra dalam mengelola Blok Rokan. Harus mencari mitra yang mempunyai dana dan juga paham teknis,” pungkasnya. 

Sebagai informasi saja, Pertamina mendapatkan Blok Rokan tidak secara gratis, melainkan harus membayar signature bonus kepada Pemerintah sebesar USD784 juta, Komitmen Kerja Pasti (KKP) selama 5 tahun sebesar USD500 juta. Selain itu, masih ada lagi potensi setoran PNBP yang akan dikutip oleh Pemerintah sebesar USD57 miliar selama 20 tahun. (SNU)