Riau, Situsenergi.com
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan komitmennya untuk memberdayakan masyarakat Riau dalam pengelolaan blok Rokan.
Hal itu disampaikan saat perwakilan PHR bertemu dengan Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI, Gubernur Riau dan tokoh masyarakat Riau di Pekanbaru yang diselenggarakan pada Selasa, 9 Maret 2021 bertempat di Gedung Daerah, kompleks Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru.
Dalam pertemuan itu, Ketua Panja Migas Komisi VII Alex Noerdin mengatakan kunjungan kerja ke WK Rokan tersebut dalam rangka menyerap aspirasi dan mendapatkan data yang akurat terkait dengan alih transisi Blok Rokan. Dia berharap seluruh pemangku kebijakan mendukung alih transisi Rokan dengan cara mencari terobosan yang baik demi lancarnya proses alih kelola ini.
“Pengelolaan Rokan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Riau. Ini demi kesejahteraan bagi bangsa negara dan daerah. Jadi harus dipastikan kepentingan daerah di sini,” kata Alex Noerdin dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2021).
Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan kesiapan Pemprov Riau untuk alih kelola WK Rokan oleh PHR. Pihaknya siap menjaga situasi alih transisi agar berlangsung aman dan kondusif.
“Kami siap, dan kami akan fasilitasi dan menjaga situasi aman dan kondusif dalam peralihan dan kontrak kerja oleh PHR,” kata Syamsuar.
Dalam kesempatan yang sama, Dirut Pertamina Hulu Energi (PHE) Subholding Upstream Budiman Parhusip menegaskan komitmen Pertamina terkait serapan tenaga kerja di Blok Rokan. Pertamina akan melakukan transfer of employment terhadap pekerja CPI di WK Rokan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama sebelumnya dengan pihak-pihak terkait.
Dia menambahkan, Pertamina termasuk PHRÂ juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Riau, termasuk komitmen PHR untuk melakukan kegiatan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di ‘Bumi Lancang Kuning’ tersebut. Program TJSL akan diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Riau di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Perencanaan program TJSL ini juga melibatkan pemerintah daerah.
“Adapun program Local Business Development (LBD) yang di bangun dan dilaksanakan oleh CPI saat ini, terlebih dahulu akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Diperlukan koordinasi dengan CPI untuk mendapatkan skema dan data 260 kontrak LDB sebelum dilakukan sosialisasi,” ujar Budiman. (SNU/RIF)
Leave a comment