Jakarta, SitusEnergy.com
Komisi VII DPR-RI menagih komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur BBM dan Gas Bumi di Indonesia. Selain untuk memperkuat ketahanan energi RI, infrastruktur Migas itu juga dibutuhkan agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor LPG dan BBM.
Dikutip dari data Kementerian Keuangan, tercatat besaran subsidi LPG pada 2018 bahkan mencapai Rp 64 triliun, naik dua kali lipat dibandingkan subsidi LPG pada 2012 yang sebesar Rp 32,85 triliun. Komisi VII DPR memandang, jumlah subsidi LPG yang terus meningkat itu dikhawatirkan akan semakin membebani keuangan negara, terutama di masa pandemi seperti saat ini.
“Pemerintah harus membangun infrastruktur, baik kilang BBM, LPG, maupun pipa gas untuk bisa menggantikan konsumsi LPG. Kalau infrastruktur lemah, gak optimal juga jadinya,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto di Jakarta, Rabu (18/11/2020).
Sebagai imformasi saja, didalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020-2024, impor LPG pada 2024 diperkirakan naik menjadi 10,01 juta ton dari 6,84 juta ton pada 2020 ini. Disisi lain, kebutuhan LPG domestik pada 2024 diprediksi juga akan naik menjadi 11,98 juta ton dari kebutuhan saat ini, 8,81 juta ton. Sementara itu, angka produksi LPG justru stagnan di level 1,97 juta ton per tahun.
Meski 60 persen hasil produksi gas saat ini sudah digunakan untuk kepentingan domestik, namun seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan, maka fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan juga terus meningkat. Hal inilah yang menurut Sugeng harus diantisipasi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
“Ini ironinya, kita tidak membangun infrastruktur yang komprehensif, baik itu transmisi, jaringan induk pengolahan gas, dan seterusnya,” pungkasnya. (SNU/rif)
Leave a comment