Home ENERGI Soal Harga BBM, YLKI: Pemerintah Jangan Salah Langkah
ENERGI

Soal Harga BBM, YLKI: Pemerintah Jangan Salah Langkah

Share
Share

Jakarta, situsenergy.com

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengingatkan agar Pemerintah tidak salah langkah dalam menyesuaikan nilai jual BBM di tengah tren penurunan harga minyak global saat ini. Pasalnya, fluktuasi komuditas tersebut masih cenderung tinggi, apalagi di masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, penyesuaian harga bahan bakar minyak mempunyai konsekuensi logis yang cukup berat Jangan sampai harga minyak mentah yang masih fluktuatif ini membawa kebijakan yang kurang tepat, hingga nanti digoreng sana-sini

“Tuntutan itu (penurunan harga) wajar, tapi harus hati-hati untuk konteks Indonesia, mengingat jika harga minyak mentah naik lagi maka tidak serta merta bisa menaikkan harga BBM karena biasanya menurunkan itu lebih gampang tetapi menaikan susah,” kata Tulus kepada Situsenergy.com di Jakarta, Selasa (12/5).

Ditambahkan, penyesuaian harga bahan bakar minyak mempunyai konsekuensi logis yang cukup berat. Menurutnya, kebijakan kenaikan atau penurunan harga BBM biasanya cukup erat dengan tensi politik yang rentan untuk dimanipulasi. “Jangan sampai harga minyak mentah yang masih fluktuatif ini membawa kebijakan yang kurang tepat, nanti digoreng sana-sini,” tutur dia.

Tulus jistru memberikan saran kepada pemerintah atas langkah prioritas yang perlu diambil saat ini. Dalam pandangannya, hal utama yang paling tepat dengan kondisi pandemi Covid-19 adalah bagaimana mengusahakan penanganan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

“Menurut saya, di tengah kondisi seperti saat ini turunnya harga BBM kurang strategis bagi masyarakat, apalagi masyarakat saat ini lebih banyak tinggal di rumah selama pandemi. Akan lebih strategis jika pemerintah memasok bantuan sosial bahan pangan dan subsidi internet, itu lebih keren,” tukasnya.

Sebelumnya VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman pernaj menyebutkan bahwa konsumsi BBM turun sekitar 20 persen dari kondisi normal menjadi sekitar 110.000 kiloliter/hari akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).(adi)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Sudah Saatnya Prabowo Juga Pecah Kementerian ESDM Menjadi Kementerian Energi Dan Kementerian Sumber Daya Mineral

Jakarta, situsenergi.com Sudah saatnya pemerintahan Prabowo mempertimbangkan secara serius pemisahan Kementerian Energi...

Sofyano: Danantara Perlu Lanjutkan Merger BUMN Atau Subholding atau Anak Perusahaan BUMN

Jakarta, situsenergi.com Keberhasilan merger subholding di lingkungan PT Pertamina (Persero) patut diapresiasi...

Opini: Danantara Harus Jadi Alat Negara Mengembalikan Saham BUMN ke Pangkuan Bangsa

Oleh: Sofyano ZakariaDirektur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Keberadaan Danantara harus dimaknai...

KAI Perkuat Ketahanan Energi Lewat Angkutan Barang Non-Batubara

Jakarta, Situsenergi.com PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat kinerja solid pada awal...