Oleh : Ferdinan Hutahaean, Direktur EWI
EWI (Energy Watch Indonesia) terus mencermati dan mengamati perkembangan polemik tentang Avtur yang selalu menjadi biang keladi untuk disalahkan sebagai penyebab mahalnya harga tiket penerbangan. Polemik tentang Avtur ini terus bergulir dan menjadi kambing hitam utama yang pada akhirnya tentu bermuara kepada BUMN Pertamina. Karena Pertaminalah satu-satunya Badan Usaha yang memasok Avtur diseluruh bandara yang ada di wilayah Republik Indonesia. Benarkah tudingan Avtur mahal ini jadi penyebab harga tiket pesawat mahal? Benarkah Avtur Produk Pertamina lebih mahal dari harga Avtur produk asing atau dibandara asing diluar negeri? Sepertinya tidak melulu tudingan itu benar, bahkan harga Avtur Pertamina lebih rendah dibanding Avtur dibandara besar lainnya seperti bandara Changi Simgapore.
Polemik harga Avtur ini kemudian meyeberang dari soal harga ke soal monopoli oleh Pertamina. Padahal jelas bahwa sesuai Konstitusi, seluruh cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak disebutkan harus dikuasai negara, maka dalam rangka itulah kemudian Pertamina sebagai BUMN menjadi kepanjangan tangan negara menguasai cabang produksi minyak salah satunya Avtur. Namun untuk memenuhi keterbukaan dan era kompetisi sebagaimana diatur juga oleh Undang Undang Persaingan Usaha maka layak saja ada pihak swasta yang masuk kebisnis Avtur. Akan tetapi perlu kajian dan regulasi yang jelas agar tidak terkesan bahwa pemerintah justru menabrak konstitusi dan menciptakan saingan untuk usaha yang dimiliki oleh Negara.
Atas ini, EWI memberi masukan kepada pemerintah agar mengkaji betapa beban Pertamina untuk menyediakan Avtur diseluruh bandara hingga bandara perintis adalah beban besar yang ditanggung oleh Pertamina sehingga harus subsidi silang harga antara bandara yang satu dengan bandara yang lain. Luas wilayah operasi penyediaan Avtur harus menjadi pertimbangan. Yang kedua, jangan sampai pemberian ijin bisnis Avtur kepada swasta hanya akan membuat angka impor migas meningkat. Karena swasta akan impor sementara produksi Pertamina bisa menjadi over tak terserap, ini harus dicermati terlebih Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengeluh soal defisit impor migas.
Untuk itu EWI mengusulkan kepada Pemerintah agar membuat regulasi yang jelas sebelum benar-benar mengijinkan Swasta bermain di bisnis Avtur ini. Kami melihat Menko Maritim dan Menhub sudah memberi signal mengijinkan swasta main di bisnis Avtur menjadi saingan Pertamina, sementara itu Menteri BUMN tidak menolak tapi ingin ada aturan yang kuat. Disinilah letak pentingnya agar Kementerian terkait membuat aturan yang intinya mengijinkan swasta masuk bisnis Avtur dengan syarat harus masuk di bandara kecil perintis tidak hanya di bandara besar saja dan harus memproduksi sendiri Avtur sehingga tidak menjadi penyebab makin tinggi impor migas kita. Syarat ini akan membuat kompetisi yang adil dengan Pertamina dan pemerintah melindungi kepentingan Nasional tanpa harus menuduh Pertamina monopoli. [•]
Leave a comment