Jakarta, situsenergy.com
Pemerintah menegaskan tetap komitmen dalam menjalankan mega proyek listrik 35.000 MegaWatt (MW). Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah berjanji akan mempertimbangkan perkembangannya disesuaikan dengan kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha.
Hal ini seperti dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (30/7/2019). “Kami terus minta program 35.000 MW tetap jalan. Tetapi, kecepatannya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Menurut Jonan, latar belakang diluncurkannya program mega proyek tersebut pada 2015 lalu untuk memperluas akses listrik kepada masyarakat. Karena tujuan ini merupakan fokus utama pemerintah. “Coba bandingkan, yang penting pembangkitnya apa jumlah masyarakat yang mendapat listrik? Kalau rakyatnya dulu, rasio elektrifikasi saat ini saja mungkin sudah 98,9 persen. Mudah-mudahan sudah 99,3 persen sampai akhir tahun,” papar Jonan.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Djoko Abumanan merinci dari program 35.000 MW, di antaranya 25 ribu MW milik Independent Power Producer (IPP), dan 10.000 MW yang dibangun PLN. “5.000 MW milik PLN sudah masuk (kontrak),” imbuh dia.
“Di Jawa, pembangkit yang dimiliki oleh PLN sudah terselesaikan seluruh kontraknya. Sementara, pembangkit milik IPP dengan skala besar mulai masuk pada September nanti. Antara lain, PLTU Jawa 8 Cilacap dan Jawa 7 Bojonegoro. Rata-rata pakai Ultra Supra Critical dengan kapasitas 1.000 MW,” papar Djoko.
Pihaknya berharap, pembangunan pembangkit mampu menopang konsumsi kebutuhan listrik masyarakat, terlebih untuk mempersiapkan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.
Sekadar mengingatkan, per 15 Juni 2019, total kapasitas yang beroperasi dari program ini baru 3.617 MW atau sekitar 10 persen dari 35.000 MW. Terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas (PLTG/MG), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), serta Energi Baru Terbarukan (EBT) skala kecil.
Selain itu, sekitar 20.119 MW (57 persen) telah memasuki tahap konstruksi. Proyek-proyek itu terdiri dari proyek yang memerlukan persiapan dan proses konstruksi yang memakan waktu seperti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pembangkit Listrik Tenaga Air.
Selanjutnya, sekitar 9.515 MW (27 persen) sudah memasuki tahap kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA). Dalam hal ini, proyek dalam proses pemenuhan persyaratan pendanaan (financial closing) di mana untuk memenuhinya harus menyelesaikan pembebasan lahan dan izin lingkungan.
Berikutnya, sebanyak 1.453 MW (4 persen) memasuki tahap pengadaan dan sisa 734 MW (2 persen) baru pada tahap perencanaan. Pemerintah menargetkan proses pengadaan rampung pada tahun ini.
Hingga akhir tahun, 6 proyek pembangkit listrik akan beroperasi yaitu proyek PLTU Kalsel (FTP2) #2 di Kalimantan Selatan, PLTA Air Putih di Bengkulu, PLTSa Sukawinatan (EBTKE) di Sumatera Selatan, PLTMG Maumere di NTT, PLTU Jawa-7 di Banten, dan PLTU Jawa-8 di Jawa Tengah.
Adapun total kapasitasnya mencapai 2.161,5 MW. Artinya, total kapasitas pembangkit yang akan beroperasi hingga akhir 2019 baru sekitar 5.778 MW atau sekitar 16,51 persen.(ert)
Leave a comment