Jakarta, situsenergy.com
Penurunan harga BBM non subsidi kemarin terdapat beberapa catatan inkonsistensi pemerintah. Penentuan penyesuian harga BBM yang dievaluasi setiap tiga bulan dinilai tidak berjalan sepenuhnya. Hal itu terlihat saat harga minyak mentah dunia yang melonjak beberapa waktu lalu, namun pemerintah tetap memutuskan bahwa BBM non subsidi tidak naik.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, mengapresiasi langkah pemerintah yang menurunkan harga BBM. Namun dia mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menentukan formula harga BBM. Pasalnya disaat harga minyak dunia naik, namun nyatanya pemerintah justru memutuskan tetap mempertahankan harga. Akibatnya PT Pertamina (Persero) harus menanggung selisih harga tersebut.
“Kita berharap ada konsistensi bahwa harga itu kan berubah setiap 3 bulan, nah waktu 2017-2018 awal sampai mungkin pertengahan tahun itu kan mestinya naik, seandainya tidak mau naik maka harus ada subsidi APBN. Tapi kan itu tidak dilakukan, lalu yang ditekan itu adalah Pertamina,” ujar Marwan usai menghadiri Seminar Pengelolaan Pertambangan Minerba Konstitusional di Jakarta Pusat, Senin (11/2).
Marwan juga berharap ada transparansi ke publik soal penghitungan harga BBM sehingga semua dapat memantau berapa kenaikan ideal. Hal itu diperlukan agar Pertamina yang selama ini selalu menjadi tumbal pemerintah melalui berbagai programnya tidak terus-terusan dijadikan bamper.
Dengan adanya konsistensi dan tranparansi dalam menetapkan kebijakan harga BBM, Marwan berharap isu-isu soal sektor energi ini tidak lagi menjadi bumbu untuk menaikkan elektoral jelang pelaksanaan pemilu. Pasalnya tanpa dua prinsip mendasar tersebut, ketetapan harga BBM bisa jadi komoditas politik oleh pemerintah.
“Yang penting nanti sampai Pemilu ya kalau harganya bertahan bagus, tapi jangan sampai habis itu tahu-tahu naik lagi, nah di sini mungkin jangan sampai nanti Pertamina itu jadi korban lagi,” pungkas Marwan. (DIN)
Leave a comment