Jakarta, situsenergy.com
Kebijakan pencampuran bahan bakar nabati (BBN) sebesar 20 persen atau biasa disebut kebijakan B20 yang sudah berjalan selama empat bulan, diklaim pemerintah mampu menurunkan angka impor solar dan menghemat devisa negara hingga Rp13 triliun.
“Dalam empat bulan, kebijakan B20 untuk berbagai sektor, mampu menghemat anggaran sebesar USD 937,84 juta (setara Rp13 triliun),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Jakarta, Selasa (15/1).
Selain kebijakan B20, Kementerian ESDM juga melakukan konversi BBM ke LPG. Sepanjang 2018, ditempatkan total 6,55 juta MT LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non Subsidi yang disalurkan.
“Penghematan yang didapat dari konversi ini selama dipindahkan sebesar Rp29,31 triliun (tidak diaudit),” ungkap Djoko.
Dalam laporan kinerja Kementerian ESDM tahun 2011, disetujui penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL (kilo liter), yang terdiri dari.16,12 juta KL BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium), BBM Non-Anak Perusahaan sebesar 51,23 juta KL.
Penjualan ini disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum / Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo.
Khusus untuk BBM Bersubsidi, angka yang disetujui lebih dari total kuota yang dialokasikan dalam APBN tahun 2018, yaitu sebesar 16,23 juta KL. Sementata itu untuk BBM Non-Anak Perusahaan, Pemerintah akan menurunkan harga jenis BBM tersebut sekali lagi.
“Kami sedang mengevaluasi, Pertamina baru saja (kemarin) turun,” pungkasnya. (SNU)
Leave a comment