Jakarta, situsenergy.com
Keputusan untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium yang semalam disampaikan oleh pemerintah dituding menjadi bukti bahwa pemerintah khususnya Kementerian ESDM tidak serius dalam mengelola kebijakan energi nasional. Pembatalan kenaikan harga tersebut juga dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap PT Pertamina (Persero) operator dan penyedia BBM.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar, menyayangkan sikap pemerintah yang membatalkan kenaikan harga premium sesaat setelah pengumuman kenaikan. Padahal dengan harga yang lama yaitu Rp6.450 per liter premium, Pertamina harus menanggung selisih harga hingga Rp2.000 per liter apabila dikomparasikan dengan harga minyak mentah dunia yang sudah mencapai level USD80 per barel. Akibat beban subsidi yang harus ditanggung Pertamina ini, maka dampaknya cashflow Perseroan terganggu.
Arie menyatakan dengan kenaikan harga premium menjadi Rp7.000 per liter sudah sangat membantu mengurangi beban Pertamina. Namun sayangnya, lanjut Arie, harapan Pertamina agar bebannya terkurangi tidak sesuai harapan lantaran pembatalan kenaikan harga tersebut.
“Buat kami ini kondisi yang memhuat masyarakat menjadi bingung ini. Negeri ini dipimpin siapa, menteri-menteri malah saling ngeklaim (Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Menteri BUMN, Rini Soemarno) ini bukti bahwa pengelola negeri khususnya bidang energi tidak serius,” kata Arie di Jakarta, Kamis (11/10).
Dia juga menyesalkan alasan pembatalan kenaikan harga karena Pertamina dituding belum siap. Padahal, lanjut Arie, Pertamina sangat siap untuk mengubah harganya. Bahkan justru Pertamina menyambut gembira dengan adanya kenaikan harga premium.
Menurutnya, dalih pembatalan akibat Pertamina belum siap adalah alasan yang mengada – ada. Secara sistem dan teknisnya Pertamina siap kapanpun untuk melakukan penyesuaian harga BBM PSO. Bahkan apabila diminta untuk turun harga sekalipun, tegas Arie, Pertamina sangat siap meskipun harus menanggung beban yang lebih berat.
“Buat kami Pekerja Pertamina ada satu hal yang bikin tersinggung, karena yang dikatakan Menteri Jonan maupun staf ahli Menteri BUMN, bahwa penundaan ini karena Pertamina tidak siap. Ini adalah pelecehan karena buat kami mau setiap jam ganti harga kami siap. Buat kami yang mengatakan Pertamina tidak siap itu adalah penyebar hoax,” pungkas Arie. (DIN)
Leave a comment