Jakarta, SitusEnergy.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara / PLN (Persero) untuk menghentikan aktifitas impor barang modal untuk pembangunan proyek selama enam bulan kedepan. Kedua perusahaan pelat merah itu juga diminta untuk meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di dalam proyek-proyeknya.
Sri Mulyani juga meminta kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menyusun daftar barang-barang impor bagi Pertamina dan PLN yang bisa ditahan dalam enam bulan ke depan.
“Semua request impor (PLN dan Pertamina) stop dulu dalam enam bulan ke depan dan dilihat kondisi neraca pembayaran yang harus membaik,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (15/8).
Tak hanya soal impor barang modal, pemerintah juga meminta agar PLN dan Pertamina menunda kelanjutan proyek yang belum memasuki fase kewajiban pembiayaan. Hal itu dilakukan guna menghindari potensi penggunaan barang modal impor yang digunakan usai financial closing diteken.
“Kami akan lakukan enam bulan ke depan dengan sangat firm (jelas), sehingga kontribusi terhadap impor barang modal dari BUMN bisa dikendalikan,” tegasnya.
Dia menambahkan, penghentian impor barang modal PLN dan Pertamina merupakan salah satu dari dua kebijakan pembatasan impor yang akan dilakukan pemerintah. Rencananya, pemerintah juga akan mengendalikan impor barang konsumsi yang akan dimulai dengan mengidentifikasi 500 komoditas yang sekiranya bisa diproduksi dalam negeri dan menjadi substitusi barang-barang tersebut.
Selain itu, kata Sri Mulyani, langkah pengendalian juga akan dilakukan dengan menyisir barang-barang impor yang diduga berasal dari kegiatan belanja online (daring).
“Kami akan lihat, kalau permintaan melonjak tinggi dan dia tidak strategis dan dibutuhkan dalam perekonomian maka akan dikendalikan,” pungkasnya. (SNU)
Leave a comment