Home ENERGI KPK Temukan Dokumen Skema Kerja Sama Pembangkit PLTU Riau I
ENERGI

KPK Temukan Dokumen Skema Kerja Sama Pembangkit PLTU Riau I

Share
Share

Jakarta, situsenergy.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekira pukul 18’00 WIB Senin dini hari tadi, melakukan pencarian dokumen menggeledah di tiga tempat, terkaiu dugaan suap Proyrk PLTU Riau I.

Penggeledahan di ruang kerja Eni Saragih bertempat di Ruang No. 1121 lantai 11 Gedeung Nusantara, Senayan, Jakarta, di PLN Kantor Pusat lantai 8, dan di Kantor Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Indonesia Power.

“Cukup banyak dokumen terkait Riau-1 yang kami temukan. Termasuk dokumen yang menjelaskan skema kerja sama sejumlah pihak di kasus ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (16/72018).

Menurutnya, sejumlah barang bukti juga diamankan terkait kasus suap proyek pembangkit  PLTU Riau-1. Seperti rekaman CCTV dan sejumlah alat komunikasi.

“Karena penggeledahan masih berjalan di sebagian tempat sampai dengan menjelang dini hari ini, itu informasi awal yang kami bisa sampaikan,” tandas Febri.

Dalam Penggeledahan di tiga lokasi itu  Kantor PLN Pusat, Kantor DPR RI dan Kantor Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Indonesia Power, KPK berhasil menemukan dokumen skema kerja sama proyek pembangunan tersebut.

“Sekali lagi, kami harap semua pihak kooperatif,”kata Febri. (mul)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Transformasi RSPP, Danantara Siapkan Rp581 Miliar

Jakarta, Situsenergi.com BP BUMN dan Danantara mendorong transformasi Rumah Sakit Pusat Pertamina...

PGE Bukukan Laba Bersih US$79,6 Juta pada Semester I 2026

Jakarta, Situsenergi.com PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mencatat pertumbuhan kinerja keuangan...

Karhutla Mengintai, Pertamina EP Perkuat Warga Bunyu Hadapi Api

Pulau Bunyu, Situsenergi.com Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendorong Pertamina EP...

MENYOAL RENCANA PEMBENTUKAN BLU SEKTOR ENERGI (1)

Marwan Batubara, IRESS Bulan Agustus 2026 lalu beredar naskah Rancangan Peraturan Presiden...