FSPPB Desak Akuisisi PGN Terhadap Pertagas Dibatalkan

Jakarta, situsenergy.com

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tegas kembali melakukan perlawan terhadap pemerintah yang tetap meloloskan akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (Tbk) atau PGN [PGAS] terhadap PT Pertamina Gas (Pertagas). Mereka juga menuntut agar agar Conditional Sales & Puschase Agreement (CSPA) dibatalkan serta seluruh proses akuisisi Pertagas oleh PGAS tersebut segera dihentikan.

Presiden FSPPB, Arie Gumilar, mengatakan proses konsolidasi dan juga penyampaian aspirasi yang selama ini dilakukan ternyata tidak digubris oleh pemerintah khususnya melalui manajemen PT Pertamina (Persero). Dia menilai proses konsolidasi melalui akuisisi Pertagas oleh PGAS dilakukan terburu-buru dan hanya berdasarkan opsi yang tercepat tanpa memperhatikan kajian aspek-aspek terkait secara komprehensif. Akibatnya kecenderungan akuisisi tersebut hanya akan merugikan Pertagas saja.

“Pertagas sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki proyeksi keuntungan bisnis yang baik, 100 persen sahamnya berpotensi divaluasi atau valuasi direkayasa menjadi lebih rendah dari nilai yang seharusnya terutama jika terdapat oknum-oknum pengambil keputusan mengidap moral hazard dan pihak swasta atau asing yang berkepentingan ikut bermain untuk mengeruk keuntungan bisnis nasional,” kata Arie seperti dilansir dari keterangan persnya, Kamis (5/7).

Pihaknya juga berpendapat bahwa skema akuisisi yang dilakukan tidak menjamin dominasi penguasaan negara sesuai amanat konstitusi. Seperti diketahui saham PGAS sebesar 43,036 persen sahamnya dimiliki oleh publik atau swasta (dominan pihak asing) justru mengakuisisi perusahaan yang 100 persen dimiliki negara. Opsi irrasional ini dianggapnya sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan menguntungkan sekelompok pihak tertentu saja.

“Gas bumi adalah salah satu sumber energy penting bagi negara yang memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan energy nasional. Sudah sepatutnya gas bumi dikelola oleh Negara bukan publik sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2,” pungkasnya. (Din)