Jakarta,situsenergy.com
Penyaluran elpiji bersubsidi hingga akhir November 2017 adalah sebesar 5,750 juta Metrik Ton dari kuota yang ditetapkan pada APBN-P 2017 sebesar 6,199 Juta Metrik Ton (MT).
Perkiraan hingga akhir Desember 2017 distribusi elpiji 3kg akan melebihi kuota sekitar antara 1,6 persen.
Demikian penjelasan tersebut disampaikan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, M Iskandar, Jumat pagi 8 Des 2017 di Kantor Pertamina Pusat Jakarta.
M Iskandar menambahkan bahwa ketersediaan elpiji dalam posisi aman.
“Pertamina menyiapkan stok elpiji untuk 18,9 hari diatas stok minimal 11 hari. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan stock elpiji yang dipersiapkan Pertamina” tambah Iskandar.
Sementara SVP Non Fuel PT Pertamina (Persero) Basuki Trikora Putra, menjelaskan bahwa kekosongan sesaat elpiji yang diberitakan terjadi , itu hanya hanya dialami dibeberapa kabupaten kota di wilayah Jawa Barat saja, itupun sifatnya hanya lokal dibeberapa titik dalam wilayah tersebut. Tidak menyeluruh.
“Pertamina selalu siaga mengantisipasi kekosongan elpiji 3kg diwilayah yang memang terbukti terjadi peningkatan penggunaan dan semua ini telah dilakukan oleh Pertamina” jelas SVP Non Fuel yang akrab dipanggil dengan nama kecil Tiko itu.
Terkait distribusi elpiji bersubsidi, Pengamat kebijakan energy, Sofyano zakaria, menyatakan sangat mengapresiasi kinerja Pertamina yang mampu mendistribusikan elpiji bersubsidi nyaris sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.
“Penanganan distribusi elpiji yang tidak menjebol kuota Elpiji , sangat berpengaruh besar terhadap anggaran subsidi yang harus disiapkan pemerintah” tambah Sofyano.
“jika hingga akhir Desember 2017 over kuota hanya terjadi sebesar 1,6 persen atau hingga 3 persen itu Artinya, penambahan anggaran subsidi elpiji yang jadi beban Pemerintah dapat diminimalisir dan kebutuhan masyarakat terhadap elpiji pun terbukti bisa terpenuhi. Keberhasilan bumn Pertamina ini pantas dihargai” tambah Sofyano yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik,Puskepi, itu.
Sofyano menambahkan : “Disisi lain terhadap adanya over kuota sebesar 1,6 persen atau katakanlah sebesar 3persen itu adalah hal yang lumrah karena ini berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk termasuk adanya peningkatan kebutuhan yang terkait dengan pertumbuhan perekonomian. Jika tidak terjadi over kuota itu bisa pula dimaknai bahwa daya beli masyarakat menurun dan atau perekonomian tidak meningkat. Dan ini tentunya berdampak terhadap kinerja pemerintahan pula” tutup Sofyano. (ir)
Leave a comment