Jakarta, situsenergy.com
Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) meminta Pemerintah memprioritaskan PT Pertamina Gas (Pertagas) dalam rangka menguasai bisnis sektor hilir gas bumi.
Permintaan ini disampaikan Direktur Eksekutif Puskepi, Sofyano Zakaria di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, hal itu didorong rencana pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak dan gas bumi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat.
“Ini karena 100% saham Pertagas dimiliki PT Pertamina yang merupakan entitas murni pemerintah. Kalau saham PGN kan ada yang dimiliki investor karena sudah Tbk,” ujar Sofyano.
Ia beralasan, prioritas diberikan kepada Pertagas agar negara dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari penguasaan sektor niaga hilir gas bumi Indonesia. “Dengan begitu, Pertamina selaku induk usaha juga aka menguasai sektor mulai dari hulu hingga hilir minyak dan gas bumi,” tukasnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus menghitung betul benefit yang dapat diperoleh dari holdingisasi BUMN Migas.
“Kalau PGN dapat prioritas, harusnya saham investor di-buyback dulu. Karena kan selama ini banyak orang yang berpikir PGN itu bukan BUMN. Ini harus dilakukan agar holding migas berjalan smooth dan ideal,” imbuh Sofyano.
Sebelumnya, Menteri Rini Soemarno menargetkan pembentukkan holding BUMN akan direalisasikan pada Maret 2018. Untuk mencapai target tersebut, ia pun meminta manajemen PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. “Lagi proses, tiga bulan lagi lah,” ujar Rini.(adi)
Leave a comment