Jakarta, situsenergy.com
Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I dan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III tentang penurunan harga gas bumi untuk industri telah berlalu setahun lima hari. Namun regulasi di atas kertas tersebut minus implementasi. Benarkah?
“Setelah 1 tahun lima hari belum dilaksanakan. Padahal harus berlaku 1 Januari 2016. Kita hanya menagih janji Presiden. Bukan kita yang minta untuk menurunkan harga gas,” kata Achmad Safiun, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) kepada sejumlah media, Senin (9/10) di Jakarta. Karena itu, wajar bila janji manis penurunan harga gas industri ditagih.
Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi juga telah ditetapkan mengenai harga gas bumi untuk pengguna industri yang berlaku sejak 1 Januari 2016.
Menurut Safiun, sejak awal 2015 harga minyak dunia turun dari USD100 per barel menjadi USD50 per barel. Harga gas bumi di tingkat global juga terus menurun, tapi harga gas bumi di Nusantara tetap tidak turun.
“Ini menyebabkan ongkos produksi industri di Indonesia lebih mahal dari ongkos produksi di luar negeri,” katanya.
“Makanya, kami betul-betul menuntut dan mendesak pemerintah agar dilaksanakan secara konsisten apa yang dijanjikan sendiri sama pemerintah,” ujar Safiun.
Akibat dari tidak dilaksanakannya penurunan harga gas bumi, tidak sedikit industri yang mengalami kerugian, bahkan tidak sedikit perusahaan yang merumahkan karyawannya. Ada juga industri keramik yang telah gulung tikar akibat harga gas bumi yang melambung.
“Padahal industri keramik Indonesia sudah masuk urutan kelima terbesar di dunia,” kata President Director Centro, Jusmery Chandra. Ironisnya, saat ini bakal terancam oleh membanjirnya keramik impor asal Cina dan Vietnam. (Fyan)
Leave a comment