Jakarta, Situsenergi.com
Sebanyak 20 persen dari total aset negara dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) yang ada di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), terdapat di Blok Rokan, Provinsi Riau. Jika dihitung nilai rupiah, total BMN yang ada di blok migas terbesar di Indonesia itu mencapai Rp98 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Kementerian Keuangan Lukman Efendi, dalam bincang virtual DJKN, Jumat (28/5/2021).
Luan merinci, total BMN yang ada di blok Rokan terdiri dari aset berupa tanah senilai Rp71,74 miliar, harta benda modal Rp96,08 triliun, harta benda inventaris Rp15,94 miliar dan material persediaan Rp1,6 triliun.
“Jadi besar sekali BMN (Barang Milik Negara/ BMN) di Blok Rokan, sehingga kami agak perhatian di sini,” ujar Lukman.
Pihaknya, kata Lukman, tengah melakukan pengecekan di lapangan, sehubungan dengan persiapan alih kelola blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero), yang akan dilakukan pada Agustus mendatang.
“Kami sudah melakukan cek fisik dan sebagainya. Memang kami agak keteter di tanah, tapi tanah ini sudah mulai kami selesaikan. 10 persen dari total tanah itu yang luasnya sekitar 64 ribu Ha perkiraannya, sudah kami cek fisik,” ungkapnya.
Pengecekan fisik itu meliputi pemeriksaan administrasi dan fisik BMN tersebut. Diakuinya, pemeriksaan fisik itu tidaklah mudah, karena berbarengan dengan situasi pandemi covid yang masih berlangsung.
Sementara itu, dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tahun 2019 (audited) secara total, aset Pemerintah yang ada di hulu migas mencapai Rp 497,62 triliun. Aset ini terdiri dari BMN berupa tanah senilai Rp10,07 triliun, harta benda modal Rp462,12 triliun, harta benda inventaris Rp110 miliar dan material persediaan Rp25,32 triliun.
Sedangkan untuk total aset di hulu migas hingga tahun 2020 mencapai Rp 531,85 triliun (unaudited). Aset ini terdiri dari tanah senilai Rp 10,17 triliun, harta benda modal Rp 494,6 triliun, harta benda inventaris Rp 130 miliar dan material persedian Rp 26,95 triliun.
“Kalau kita lihat di LKPP 2020 yang sedang diaudit oleh BPK tidak diaudit Rp 531,45 T bertambah cukup besar, hampir Rp 32 triliun,” pungkasnya. (SNU / RIF)
Leave a comment