Jakarta, Siitusenergi.com
Rancangan regulasi terkait teknologi penangkapan, utilisasi dan penyimpanan karbon atau carbon capture, utilization and storage (CCS/CCUS) dalam kegiatan usaha migas telah selesai melalui proses harmonisasi yang melibatkan kementerian-kementerian lain.
“Pembahasan Permen CCS/CCUS telah melalui proses yang panjang, dari Ditjen Migas diserahkan ke Biro Hukum dan kemudian dilakukan harmonisasi. Pada tahap harmonisasi yang melibatkan kementerian-kementerian lain itu sudah selesai prosesnya,” papar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji dalam pernyataannya dikutip Rabu (01/02/2023).
Rancangan aturan tersebut saat ini dalam proses pentahapan untuk penerbitan suatu aturan menteri yaitu menunggu persetujuan Presiden. “Sebelum ditandatangani Pak Menteri, perlu persetujuan Presiden,” tambahnya.
Menurut Dirjen Migas, CCS/CCUS merupakan hal baru bagi Indonesia sehingga penyusunan regulasinya dilakukan mulai dari perancangan hingga tahap implementasi.
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Mirza Mahendra menambahkan, teknologi CCS/CCUS merupakan bagian dari petroleum operation, sehingga tidak diperlukan sesuatu yang khusus untuk mekanisme pembiayaannya.
Mirza melanjutkan, perusahaan multinasional saat ini terus didorong untuk mengalihkan investasinya ke kegiatan yang ramah lingkungan dan untuk bidang migas, teknologi CCS/CCUS yang paling tepat adalah menginjeksikan CO2 kembali ke perut bumi untuk meningkatkan produksi. “CCS/CCUS merupakan salah satu pilihan kita untuk tetap berkomitmen terhadap NZE,” kata Mirza.
Pada saat ini terdapat 15 proyek CCS/CCUS di Indonesia yang masuk tahap studi dan diharapkan seluruhnya dapat onstream sebelum 2030. Dari seluruh proyek tersebut, Proyek EGR/CCUS Tangguh yang dikelola BP Berau Ltd, paling maju dibandingkan proyek lainnya dan ditargetkan onstream 2026 dengan potensi CO2 sebanyak 25-32 juta ton selama 10 tahun. Potensi penyimpanan CO2 di Indonesia sekitar 2 giga ton CO2 yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air.(SA/SL)
Leave a comment