Wali Kota Tanjungpinang Teken Komitmen Pengawasan Penyaluran Gas LPG 3 Kg

Tanjungpinang, situsenergi.com

Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama agen dan pangkalan gas LPG 3 Kg, menandatangani komitmen bersama terkait pembinaan dan monitoring terhadap distribusi/peredaran dan penyaluran tabung gas LPG 3 Kg, di wilayah kota Tanjungpinang.

Penandatanganan dilakukan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma dengan pihak agen dan pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg, di aula Bulang Linggi, kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (12/4/2021).

Sebelum penandatanganan, Rahma membacakan isi surat peryataan komitmen terkait wewenang Pemko bersama pihak agen terhadap pemilik pangkalan, dalam mengawasi penyaluran/distribusi dan peredaran gas LPG 3 Kg, terhadap ketersediaan gas di pangkalan, mengawasi penjualan tabung gas LPG 3 Kg sesuai dengan tepat harga (HET), tepat sasaran, dan tepat jumlah.

Kemudian, memberikan saran, teguran, baik secara lisan maupun tertulis apabila dipandang terdapat penyimpangan seperti menangguhkan penyaluran kepada pemilik bilamana menurut pertimbangan Pemko dan agen, pangkalan tersebut telah melakukan penyimpangan berupa penjualan di atas harga HET, menjual tidak tepat sasaran, melakukan pengoplosan, pengeceran, dan menimbun gas dengan maksud mencari keuntungan pribadi.

“Sebentar lagi, kita menghadapi puasa Ramadan dan Idul fitri. Jadi, ini komitmen kita sesuai prosedur dan aturan untuk mengawal penyaluran gas LPG 3 Kg. Supaya, tidak terjadi kelangkaan, tepat harga, dan keluarga miskin (sesuai tulisan di tabung hijau) benar-benar bisa menikmati haknya,” tegas Rahma.

Rahma juga meminta para pemilik pangkalan untuk tidak menjual tabung gas 3 Kg di atas harga HET, tidak tepat sasaran, dan tidak tepat jumlah, menyalurkan atau menjual gas LPG 3 Kg kepada industri dan pengecer, menimbun gas LPG untuk keuntungan pribadi yang mengakibatkan kelangkaan gas LPG 3 Kg.

Selain itu, katabdia, pangkalan juga dilarang memindahkan tempat usaha di luar daerah penyaluran, melakukan pemindahan gas atau pengoplosan gas LPG 3 Kg ke tabung lain dalam bentuk apapun, serta mengambil pasokan gas LPG 3 Kg dari agen lain.

“Kalau semua pangkalan patuh dan sadar, bahwa ini semua untuk masyarakat miskin, saya yakin tidak akan terjadi kelangkaan. Jadi, patuhi aturan, jual kepada mereka yang berhak, karena ini subsidi,” kata Rahma.

Untuk itu, ia menitipkan amanah kepada seluruh pemilik pangkalan dan meminta agar semua punya komitmen dan tujuan yang sama, yakni memberikan kemudahan terhadap masyarakat miskin yang harus disampaikan dengan tepat.

“Kalau ada orang kaya yang mau beli, tolong jangan di kasih. Jual sesuai dengan labelnya (untuk masyarakat miskin), kalau ada kendala segera koordinasi ke kami. Karena, ketika ada pangkalan yang terbukti melanggar aturan, pasti kami jatuhkan sanksi tegas,” ungkapnya.

Salah satu pemilik pangkalan Gas di Jalan Tanjung Unggat, Teguh mendukung penuh kebijakan Pemko dalam kelancaran pendistribusian gas LPG 3 Kg kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Yang penting nanti, Pemko melalui dinas terkait harus rutin melakukan pengawasan terhadap pangkalan, karena masih banyak ditemukan kedai-kedai yang menjual gas LPG 3 Kg. Jadi, masih ada pangkalan-pangkalan yang degil menjual ke pengecer,” pungkasnya.

Ia mengakui, selama ini pangkalannya hanya menjual kepada yang berhak memperolehilnya dengan harga HET Rp 18.000.

“Kami tidak pernah jual ke pengecer dan di atas harga HET. Masyarakat mengambil sesuai hak mereka, biasanya 3 tabung,” tutup Teguh.

Untuk informasi, adapun agen dan pangkalan yang melakukan pendatanganan adalah, PT Bhumi Kharisma Pratama yang memasok gas LPG sebanyak 80 pangkalan, PT Adri Jaya Sakti 64 pangkalan, PT Mulia Bintan Sejahtera 63 pangkalan, dan PT Tasnim Gerak Persada sebanyak 22 pangkalan.(PANG/RIF)