Triwulan III 2021, TKDN di Sektor Hulu Migas Capai 58 Persen

Jakarta, situsenergi.com

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor hulu migas hingga triwulan ketiga 2021 mencapai 58 persen atau melebihi target yang ditetapkan pemerintah sebesar 50 persen.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam gelaran Forum Kapasitas Nasional 2021 secara virtual yang dipantau di Jakarta, Kamis (21/10/2021) optimis realisasinya akan melebihi komitmen lantaran akan ada penalti jika realisasinya di bawah komitmen.

“Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sangat teramat peduli terhadap TKDN dan komitmennya untuk merealisasikan,” katanya.

Menurut Dwi kontribusi tersebut meraup sekitar Rp 23 triliun dari total nilai kontrak barang dan jasa yang diperkirakan mencapai US$ 2,6 miliar atau setara Rp 39 triliun.

“Sampai triwulan III 2021, komitmen TKDN hulu migas sudah mencapai 58 persen dengan nilai kontrak barang dan jasa diperkirakan sekitar Rp 39 triliun. Dengan demikian, yang bisa diserap rekan-rekan pengusaha dalam negeri sekitar Rp 23 triliun,” paparnya.

Ia menambahkan, sebagaimana arahan pemerintah, industri migas tidak hanya sekedar sebagai sumber energi dan bahan baku industri ataupun sumber penerimaan negara, namun juga harus menjadi lokomotif penggerak perekonomian nasional dengan menciptakan dampak ganda dan meningkatkan kapasitas nasional.

Sektor hulu migas juga terus berupaya berkontribusi dalam penerimaan negara di tengah kondisi pandemi, di mana hingga triwulan III 2021, penerimaan negara dari sektor hulu migas mencapai 9,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp133 triliun.

“Diperkirakan sampai akhir tahun 2021 penerimaan ini akan bisa mencapai US$ 11,7 miliar atau Rp 163 triliun,” ujar mantan Direktur Utama Pertamina itu.

“Dengan capaian tersebut, sektor hulu migas menjadi salah satu sektor yang cukup signifikan sebagai sumber penerimaan negara tahun 2021 ini khususnya dari aspek perpajakan,” pungkasnya.(ERT/RIF)