Jakarta, situsenergi.com
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pelarangan ekspor tambang mentah seiring dengan upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral.
Staff Khusus Menteri ESDM, Irwandy Arif menyebutkan pelarangan ekspor nickel ore yang berlanjut ke timah hingga bauksit nantinya akan mendorong pengembangan industri hilirisasi dan diharapkan smelter mampu menyerap dan mengolah ore material di dalam negeri.
“Menurut saya terutama larangan – larangan bijih yang akan diekspor itu sudah terjadi sejak undang – undang no. 04 tahun 2009 tentang minerba, jadi kalau kita lihat apa yang terjadi setalah 5 tahun, hanya kemudian relaksasi nikel kadar rendah dan bauksit kadar tertentu setelah dicuci ya,” kata dia dalam sebuah wawancara televisi, dikutip Selasa (14/12/2021).
Menurut dia, adapun rencana pelarangan barang mentah tambang yang dimaksud Presiden Joko Widodo merupakan larangan bijih timah yang sudah lama diekspor terlebih batangan timah RI sudah masuk dalam tahap persentasenya timah sudah mencapai 99,9 persen.
Belum lama ini, Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia menyampaikan Indonesia dapat menghentikan ekspor timah pada 2024 sebagai bagian dari upaya untuk menarik investasi ke industri pengolahan sumber daya dan meningkatkan keseimbangan eksternal negara.
Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah mungkin berhenti mengizinkan ekspor bauksit tahun depan dan bijih tembaga pada 2023.
Keputusan ini diambil karena Indonesia telah terlalu lama menjual komoditas mentah, yang membuat negara itu kehilangan pendapatan ekspor lebih besar dan pekerjaan di industri manufaktur. Langkah Indonesia untuk menghentikan ekspor timah pada tahun 2024 akan lebih berdampak pada industri timah dalam jangka panjang.
Jika ekspor batangan timah dilarang pada tahun 2024, pasokan global di luar Indonesia dinilai tidak akan dapat menutupi kekosongan pasokan yang ditinggalkan. Sehingga, gap pasokan pasar timah dunia berpotensi meningkat secara signifikan.(SA/rif)
Leave a comment