Jakarta, Situsenergi.com
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa rencana akuisisi PT Rekayasa Industri oleh PT Pertamina (Persero) harus dibatalkan.
Diketahui, rencana akuisisi oleh Pertamina masih terganjal karena adanya kendala di internal Pertamina. Salah satu upaya yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir tersebut, antara lain, ketidaksejalanan antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi dan meminta waktu kepada DPR untuk menyelesaikannya selama satu bulan, terhitung sejak pasca rapat kerja dengan Komisi VI DPR, pada Hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021.
Selain itu, surat keputusan agar Pertamina melakukan akuisisi terhadap Rekind untuk disinergikan programnya telah disampaikan oleh Kementerian BUMN sejak Tahun 2018, namun hal itu masih belum dapat direalisasikan.
“Poin pertama, sinergi Rekind dengan Pertamina yang proyek untuk proyek-proyek pembangunan kilang tepat, sebab usaha inti (core business) kedua BUMN ini sangat berbeda, dan hanya akan menjadi beban Pertamina dikemudian hari,” ujar Defiyan kepada awak media, Minggu ( 6/6/2021).
Kedua, kata Defiyan, Menteri BUMN Erick Thohir Melihat lebih banyak pembelajaran atas rencana akuisisi oleh Pertamina yang telah dilakukan sejak Menteri BUMN, namun tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena Pertamina memang tidak memiliki keahlian atau kompetensi di bidang konstruksi dan rekayasa untuk membangun kilang dan infrastruktur energi lainnya.
Poin ketiga, kata Defiyan adalah rencana akuisi yang paling mungkin dilakukan adalah antara Rekind dengan BUMN Karya yang lebih berpengalaman dalam bidang jasa konstruksi dan infrastruktur lainnya, sehingga holdingisasi BUMN sesuai usaha, lebih masuk akal (masuk akal), efisien dan efektif serta menekan adanya konflik kepentingan dan perdagangan terselubung (insider trading) pada Perseroan.
“Atas dasar itulah, maka kami meminta dan mendesak upaya (apalagi dengan tanpa kehendak) proses akuisi oleh Pertamina oleh Menteri BUMN untuk dibatalkan karena bisa saja sarat kepentingan pihak-pihak tertentu dalam menguasai BUMN Energi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini,” tegas Defian. (SNU/RIF)
Leave a comment