Thailand Lebih Cepat, RI Genjot Penggunaan Kendaraan Listrik

Jakarta, Situsenergi.com

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa transisi penggunakan kendaraan listrik di Indonesia membutuhkan kerja sama semua pihak.

“Transisi ini perjalanan yang panjang, tapi bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu. Kita harus mulai merencanakan, membuat roadmap. Ini masa depan kita menjadi taruhannya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dorongan yang kuat. Pemerintah tidak bisa sendiri, butuh support dari pemda, industri, dan user,” ungkap Deputi Rachmat dalam pernyataannya dikutip Rabu (08/11/2023).

Menurutnya, pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) merupakan bagian dari upaya transisi energi yaitu dengan mentransformasi industri dan menjaga lingkungan. Deputi Rachmat menyampaikan bahwa pasar otomotif Indonesia merupakan yang terbesar di ASEAN.

“Industri ini merupakan sektor yang penting untuk Indonesia. Dampak ekonominya juga sangat luas karena kita bukan hanya konsumen tapi juga produsen. Namun, kita juga harus melihat trend dunia yang mulai beralih ke kendaraan listrik,” tuturnya.

Mengenai hal tersebut, Bentang Arief Budiman, Partnership Manager National Center for Sustainable Transportation Technologi (NCCT) menyampaikan bahwa perlunya kolaborasi multipihak untuk mendorong akselerasi kendaraan listrik.

“Akademisi dan industri harus berkolaborasi, mulai dari pengembangan teknologi, lalu pengembangan pengetahuan, dan juga bisnis. Kolaborasi setiap sektor tersebut untuk bersama mentransformasi apa yang telah dikembangkan secara keilmuan sehingga menjadi produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Deputi Rachmat menjelaskan sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016, perkembangan kendaraan listrik global naik setiap tahunnya, seperti pada tahun 2022 yang naik menjadi 14%. Menurutnya di regional, saingan terbesar Indonesia adalah Thailand yang pasar kendaraan listriknya telah mencapai 8% pada tahun 2023.

“Indonesia perlu mengantisipasi, jangan sampai nanti idustrinya terbentuk di Thailand besar, Indonesia tidak, terus nanti saat pasar sudah fokus di kendaraan listrik, jangan sampai semua kendaraan listrik kita buatan Thailand,” ucap Deputi Rachmat.

Menurutnya pemerintah telah menciptakan insentif untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik, salah satunya melalui program bantuan dengan insentif tujuh juta rupiah/orang untuk setiap unit kendaraan motor. Sementara menurutnya, untuk adopsi mobil dan bus listrik terdapat pengurangan PPn dari 11% menjadi 1%.

“Target pemerintah tahun 2030, ada dua juta mobil dan ada 13 juta motor listrik sehingga sudah 10% populasi, itu target kita. Dengan 10% itu diharapkan sudah mulai masuk ranah mainstream. Kita akan secara tidak langsung mengurangi import BBM, dan subsidi BBM. Saat ini sudah ada 15 merek motor listrik dengan TKDN 40% yang diproduksi di Indonesia,” jelasnya.(SA/SL)