Jakarta, situsenergy.com
Tidak sedikit kalangan menyayangkan sikap Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, yang menegur panitia penyelenggara IPA Convex 2018 yang digelar pada 2 – 2 Mei 2018 di JCC, Jakarta Pusat.
Salah satu pihak yang menyayangkan sikap dan teguran Wamen tersebut adalah Faisal Basri. Mantan Ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas ini menyatakan, teguran Wamen tidak proporsional. Faktanya, skema Gross Split yang menggantikan sistem PSC Cost Recovery memang kurang diminati para kontraktor/operator hulu minyak dan gas bumi (migas). Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Fraser Institute yang dipaparkan saat penyelenggaraan IPA Convex 2018. “Tentu saja investor lebih berminat skema Cost Recovery karena biaya-biayanya nanti bakal diganti oleh negara. Dengan Gross Split biaya pihak kontraktor tidak diganti oleh negara,” kata Faisal Basri pada sejumlah media, Selasa (15/5/2018) di Jakarta. Pihak Fraser Institute, lanjut Faisal, dengan teguran tersebut, meminta agar pihak KESDM menunjukkan data bahwa skema Gross Split diminati kontraktor.
Menurut ekonom senior Universitas Indonesia (UI) ini, seharusnya pihak KESDM tetap menerapkan PSC Cost Recovery. “Ini (Cost Recovery) sudah di tangan tetapi justru memilih yang belum pasti (Gross Split),” ujarnya. Apalagi situasi produksi minyak di Tanah Air yang tidak kunjung naik.
Dengan ungkapan lain, lanjut Faisal, pemerintah saat ini sangat membutuhkan investor untuk segera mendongkrak produksi minyak.
Setali tiga uang dengan Faisal Basri, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo menganggap sikap Wamen ESDM kekanak-kanakan. “Itu (sikap) kekanak-kanakan. Fraser Institute adalah lembaga internasional dan profesional,” kata Yustinus dalam satu diskusi, Senin (14/5) di Jakarta. Tidak mungkin ia asal asalan melakukan survei atau polling yang justru menjatuhkan kredibilitasnya.
Dia meminta agar Wamen ESDM dapat legowo menerima kritik bukan malah menegur pihak IPA.
Diketahui, Wamen Arcandra memang selalu meyakini bahwa Gross Split merupakan sistem yang tepat guna meningkatkan investasi migas sekaligus menjaga kebocoran penerimaan negara. Di pihak lain, kontraktor migas agaknya kurang sreg dengan sistem baru itu.
Alasannya, Gross Split mempunyai banyak kelemahan terutama tidak adanya kepastian pendapatan bagi hasil karena masih bisa dievaluasi sewaktu-waktu melalui diskresi menteri. Padahal, biaya investasi tak sedikit dan tanpa jaminan pengembalian modal apabila ekplorasi akhirnya ternyata gagal.
“Jangan ketika sudah produksi, pemerintah nanti bisa seenaknya merevisi bagi hasil. Sedangkan ketika gagal, pemerintah tidak punya beban apa-apa,” begitulah bisik-bisik yang sering terdengar di kalangan pelaku migas.
Dikritik, Gross Split pun akhirnya direvisi. Namun lagi-lagi, revisi tersebut belum membuat pelaku migas tersenyum. Masih ada yang mengganjal, itu tadi soal diskresi menteri yang berhak melakukan evaluasi bagi hasil bila sewaktu-waktu pendapatan negara dirasa terlalu kecil ketimbang pendapatan yang diperoleh pengusaha migas.
Arcandra terus melaju dan selalu berusaha meyakinkan pengusaha migas bahwa Gross Split merupakan yang terbaik saat ini. (Fyan)
Leave a comment