Jakarta, Situsenergy.com
Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI) menyesalkan langkah PT AKR Corporindo yang tidak menjual solar bersubsidi. Hal ini sudah terjadi sejak 12 Mei 2019.
Menurut Koordinator APEI, Sofyano Zakaria, berhentinya penjualan solar subsidi itu, menunjukan AKR tidak profesional, serta perusahaan tidak mengindahkan tugas yang diamanatkan pemerintah, yakni menyediakan solar subsidi yang sangat dibutuhkan orang banyak. “Padahal jumlah kuota yang didapatkan AKR itu jumlahnya cukup besar yaitu sebesar 234.000 KL,” kata Sofyano, Rabu (26/5/2019) disela Halal bi Halal dan pemberian penghargaan dari APEI dan PBNU atas suksesnya Pertamina menjalankan tugas memperlancar pasokan BBM saat Mudik dan Balik Lebaran 2019 beberapa waktu lalu.
Ia menilai, tindakan AKR tersebut tergolong dalam wan prestasi yang mestinya berdampak hukum. Pasalnya, dengan mendapat izin penugasan berdasarkan proses tender disimpulkam bila AKR mampu menyalutkan BBM jenis subsidi selain Pertamina sebagai BUMN yang diberikan penugasan sesuai pasal 66 ayat 1 UU No 19 tahun 2003.
“Karena syarat untuk mendapatkan penugasan penyaluran solar subsidi itu tidak mudah. Salah satunya harus memiliki fasilitas penyimpanan dan hanya tiga badan usaha yaitu Pertamina, AKR dan TWU,” tukasnya.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah memberikan sanksi kepada AKR karena melawan program distribusi BBM satu harga pemerintah sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri ESDM No 36 tahun 2016 tentang percepatam BBM satu harga. “Harus diberi sanksi tegas,” ucapnya.(adi)
Leave a comment