Tahun Politik, ReforMiner Institute: Stabilitas Makro Ekonomi Akan Jadi Prioritas Utama Pemerintah

Jakarta, Situsenergi.com

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, berbagai kondisi terutama terkait dengan tahun politik berpotensi menjadikan stabilitas makro ekonomi sebagai prioritas utama pemerintah, karena seringkali diyakini akan menjadi penentu terhadap terwujudnya stabilitas sosial dan stabilitas politik.

“Stabilitas makro ekonomi ini akan menjadi fokus utama pemerintah selama tahun anggaran 2023-2024,” kata Komaidi dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Menurut dia, kebijakan harga energi juga sering menjadi pilihan utama dalam mencapai stabilitas makro ekonomi. Hal itu karena energi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama terkait aspek ekonomi baik untuk kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi.

“Kebijakan harga energi murah menjadi salah satu penyebab pengembangan infrastruktur energi dan pengusahaan EBT di dalam negeri relatif stagnan. Kapasitas kilang Indonesia tercatat hanya
bertambah dari 1,05 juta barel per hari pada 2006 menjadi 1,15 juta barel
pada 2022. Pembangunan infrastruktur jaringan gas juga relatif lambat
dan beberapa diantaranya harus diintervensi pemerintah seperti
pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem),” papar Komaidi.

Lebih jauh ia juga mengungkapkan, bahwa kebijakan harga energi murah juga menjadi penyebab pengembangan dan pengusahaan EBT -salah satunya panas bumi- menjadi relatif lambat.

“Dengan sumber daya panas bumi yang dilaporkan sekitar 27.000 MW, maka kapasitas pembangkit listrik panas bumi Indonesia tercatat hanya bertambah dari 852 MW pada 2006 menjadi 2.360 MW pada 2022,” ujarnya.

Pihaknya menilai, penerapan kebijakan subsidi yang diberlakukan secara
targeted/closed subsidi dan kebijakan pemberian insentif langsung untuk
kelompok tertentu dapat menjadi solusi untuk dapat menjaga stabilitas makro ekonomi dan secara paralel memperbaiki iklim investasi sektor energi di Indonesia.

“Mekanisme kebijakan subsidi tertutup atau subsidi langsung, bertujuan untuk mencapai stabilitas makro ekonomi tetap dapat dicapai dengan alokasi anggaran subsidi yang lebih terukur,” katanya.

“Dengan kebijakan tersebut, ruang untuk dapat mendorong pengembangan dan pengusahaan sektor energi di dalam negeri melalui kebijakan harga energi yang lebih wajar dan pemberian insentif secara langsung jika diperlukan- dapat menjadi lebih terbuka,” sambung dia

Komaidi juga menyebutkan bahwa sejumlah rencana penyesuaian kebijakan subsidi yang diberlakukan pada
saat ini pada dasarnya dapat menjadi basis untuk menerapakan kebijakan
targeted/closed subsidi melakukan
modifikasi sejumlah kebijakan seperti kebijakan HGBT menjadi pemberian insentif secara langsung kepada pelaku usaha, modifikasi rencana distribusi tertutup LPG 3 Kg menjadi pemberian subsidi langsung pada penerima manfaat, dan modifikasi kebijakan subsidi/pembatasan BBM tertentu menjadi subsidi langsung kepada pengguna BBM.

“Modifikasi dari model kebijakan subsidi harga menjadi subsidi langsung kepada peneriman manfaat merupakan esensi dari penerapan kebijakan targeted/closed subsidi merupakani salah satu prioritas pemerintah pada tahun anggaran 2023-2024 adalah mencapai stabilitas makro ekonomi,” tukasnya.

Hal itu, kata dia, karena ketentuan UU No.2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang, menetapkan bahwa pelonggaran mengenai ketentuan defisit APBN diperbolehkan melampaui 3% PDB paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022,” jelasnya.

“UU No.2/2020 juga menetapkan bahwa sejak Tahun Anggaran 2023 besaran
defisit APBN akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% dari PDB,” lanjut dia.(SL)