Jakarta, situsenergi.com Executive Vice President Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PT PLN (Persero), Warsono mengatakan, setidaknya ada empat aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan skema power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan listrik di Indonesia yakni mekanisme pasar, aspek teknis, dampak finansial dan kerangka hukum. Menurut Warsono, dari sisi mekanisme pasar, maka... Read more
Soal Pembatalan RUU EBET Power Wheeling, SP PLN Apresiasi Komisi VII DPR RI
ENERGI TERBARUKAN September 19, 2024 0
Jakarta, situsenergi.com Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja (DPP SP) PT PLN (Persero) Abrar Ali mengapresiasi sikap Komisi VII DPR RI yang dengan tegas menolak kebijakan skema power wheeling yang terdapat dalam RUU EBET. Menurutnya, sikap ini sangat bijak dan mengandung nilai-nilai patriotik. Skema tersebut baiknya dihapus dari... Read more
Pengamat: Pasal Power Wheeling dalam RUU EBET Bisa Jadi Masalah Besar Buat Pemerintah dan Masyarakat Pantas Pengesahannya Dibatalkan
ENERGI TERBARUKAN September 18, 2024 0
Jakarta, situsenergi.com Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mengatakan, pihaknya menyambut baik dibatalkannya pengesahan RUU EBET oleh DPR dan Pemerintah. Menurutnya, pasal terkait power wheeling dalam RUU EBET tersebut akan dan bisa menjadi masalah besar bagi Pemerintah dan rakyat dalam hal ini pelanggan listrik, jadi sudah sepantasnya RUU... Read more
Jakarta, situsenergi.com Power Wheeling, kini menjadi sorotan tajam dalam perdebatan kebijakan energi Indonesia. Skema yang telah lama dikenal dalam struktur liberalisasi pasar ketenagalistrikan yang menciptakan mekanisme Multi Buyer Multi Seller (MBMS) ini memungkinkan pihak swasta dan negara untuk menjual energi listrik di pasar terbuka atau langsung ke konsumen akhir. ... Read more
Jakarta, situsenergi.com Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo menegaskan, bahwa kebijakan power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU-EBET) perlu ditinjau kembali secara mendalam. Pasalnya, berbagai risiko dan potensi kerugian mungkin timbul akibat kebijakan tersebut. “RUU-EBET yang sedang difinalisasi oleh Panja RUU EBET Komisi VII DPR-RI, rencananya akan... Read more
Oleh : Agus Pambagio. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU-EBET) yang sedangdifinalisasi oleh Panja RUU EBET Komisi VII DPR-RI, rencananya akan di Paripurnakan bulan September 2024 ini untuk mempercepat transisi energi dari fosil ke Energi Baru Energi Terbarukan (EBET). Salah satu kebijakan yang menonjol dalam RUU ini adalah... Read more
Oleh : Marwan Batubara, IRESS Sehari setelah dilantik menggantikan Arifin Tasrif (19/8/2024), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi arahan kepada jajaran Kemetrian ESDM (KESDM) agar penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) dipercepat. Arahan lain, agar program B40 bisa segera diimplementasi, dan rencana program B50 tersusun (20/8/2024). Berselang seminggu,... Read more
Anggota Komisi VII DPRRI Curiga Ada Titipan Pasal Klausul Power Wheeling Dalam Draft RUU EBET
ENERGI TERBARUKAN August 1, 2024 0
Jakarta, situsenergi.com Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mencurigai adanya titipan pasal dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) khususnya pasal yang memuat klausul Power Wheeling. Sebab pasal ini berpotensi diloloskan dalam sidang paripurna yang tinggal tersisa sekali lagi pada Agustus 2024 ini.Power Wheeling merupakan skema... Read more
Jakarta, situsenergi.com Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2024.Acara yang digelar di Bidakara Hotel Jakarta dan berlangsung selama dua hari (tanggal 3 dan 4 Juli 2024) dihadiri oleh Serikat Pekerja dari seluruh penjuru Indonesia yang terdiri dari 48 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 266... Read more
Jakarta, situsenergi.com Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja PLN, Rabu 03/04 , kembali menyampaikan pernyataan sikapnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tujuan pernyataan sikap ini adalah untuk berdialog dan meminta klarifikasi sikap dari tiap Fraksi terkait munculnya kembali usulan skema power wheeling yang diajukan oleh pemerintah untuk dimasukkan dalam... Read more