Logo SitusEnergi
Harga Elpiji Bersubsidi Yang Ditetapkan Pemda Justru Malah Memberatkan Rakyat
Oleh : Defiyan CoriEkonom Konstitusi Mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang (Perubahan atas Permen ESDM 26/2009) tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas ada beberapa hal yang menjadi sorotan publik! Terutama, terkait kenaikan harga Elpiji 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi... Read more
Selamat Bertugas Pak Simon Dan Bendera Putih Dwi Soetjipto
Oleh: Defiyan Cori Ekonom Konstitusi, Research Associate, Beppenas, Alumni FE-UGM dan Bayreuth Universitat, Germany Simon Aloysius Mantiri telah ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir sebagai Komisaris Utama (Komut) BUMN PT. Pertamina (Persero) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024. Penetapan itu dilakukan setelah adanya keputusan... Read more
Power Wheeling Untuk Kepentingan Siapa!?
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi, Research Associate, Beppenas, Alumni FE-UGM dan Bayreuth Universitat, Germany Satu-satunya suara fraksi dari partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang menolak secara tegas klausul tumpangan jaringan daya (power wheeling) ke BUMN PLN dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbaharukan... Read more
Ilusi Peringkat Kota Terpolusi Dari Lembaga Bergengsi?
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi Penetapan peringkat kota-kota dengan kualitas terburuk di dunia telah menimbulkan polemik dan membuat kegaduhan ditengah publik Indonesia. Pasalnya, DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditempatkan sebagai kota dengan kualitas terburuk di dunia berdasarkan data IQAir yang dipublikasikan pada Hari Selasa 21 Juni... Read more
Kenapa Kuota Elpiji Harus Ditambah?
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi Apa dasar dan alasan yang mendesak (urgent) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) mengusulkan kuota gas subsidi, LPG 3 kilogram (kg) pada tahun 2024 sebesar 8,3 juta metrik ton (MT)? Pertanyaan ini penting diklarifikasi kepada publik, khususnya juga dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo yang... Read more
Pemerintah Harus Mendukung Implementasi B30-35 Secara Total
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi Permasalahan pengeluaran dana besar yang diutarakan oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga (Dirut PPN) terkait imbas implementasi program B35 adalah masuk akal atau rasional. PPN yang merupakan anak perusahaan atau sub holding dari Holding BUMN Migas PT. Pertamina mengklaim mengeluarkan dana tambahan sejumlah Rp110 untuk... Read more
Imbal Balik (Trade Off) Kebijakan Peralihan (Transisi) Energi
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi Pemerintah sedang berupaya melakukan kebijakan transisi energi atau menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peralihan dari suatu keadaan, tindakan, kondisi atau tempat saat ini ke keadaan, tindakan, kondisi atau tempat yang lain disektor energi. Kebijakan peralihan (transisi) energi setidaknya diarahkan oleh adanya permasalahan internal... Read more
Over Kuota BBM Seharusnya Tak Perlu Terjadi
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi Apakah itu over quota atau kuota yang selalu dikaitkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti untuk jenis solar dan pertalite (dulu premium). Sederhananya mungkin sebagai berikut, misalnya sebuah rumah tangga memiliki jumlah anak 10 orang, 5 diantaranya masih bergantung kepada orang tuanya yang berarti... Read more
Kelangkaan BBM Bersubsidi Akan Terjadi Jika Tidak Segera Diatasi
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi Berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) BPH Migas per tanggal 20 Juni 2022, bahwa besaran realisasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yaitu jenis BBM Solar dan Pertalite telah mencapai 50 persen lebih. Dan mengacu... Read more
Mendesak Pemerintah Meninjau Kewenangan Pemda Dalam Menetapkan Harga Elpiji Bersubsidi
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi Ditengah belum pulihnya perekonomian nasional dan apalagi rakyat Indonesia, publik justru dikejutkan oleh adanya kebijakan kenaikkan harga elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi yang merupakan barang bersubsidi. Salah satu contoh kasusnya, yaitu disampaikan secara terbuka melalui media oleh Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana... Read more